tirto.id - Pemerintah menargetkan capaian inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 90 persen. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, Pemerintah telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif.
Pada 2023, capaian inklusi keuangan tembus 88,7 persen. Sejak penetapan SNKI pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menuturkan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target 90 persen. Salah satunya dengan mengurangi tingkat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Dia mencatat hingga saat ini masih ada kesenjangan 35,4 persen pada 2022. Sementara itu, dia juga menyoroti angka disparitas antara daerah dengan kelompok masyarakat berbasis sosial ekonomi menyentuh angka 29,3 persen pada 2022.
Lebih lanjut Airlangga berharap perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen, serta pengukuran data dan keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Juga perlu data keuangan inklusif untuk kelompok-kelompok intervensi seperti masyarakat difabel di daerah tertinggal, dan pekerja migran, dan penguatan kelembagaan dari DNKI dan juga percepatan akses keuangan daerah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Jumat (22/3/2024).
Sementara itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
"Pemerintah dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen," ujar Airlangga.
Airlangga menuturkan, peningkatan keuangan inklusif nasional didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, saat ini telah terdapat 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS. Sementara itu, untuk program jaminan sosial terdapat 1,11 juta penyaluran Kartu Pra Kerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR.
Sedangkan, untuk menjangkau masyarakat di area pedesaan juga telah terdapat 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
