tirto.id - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjamin tidak ada korupsi atau penyelewengan dalam pembengkakan biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Potensi korupsi, potensi penyelewengan tidak akan kami akomodir,” kata Arya dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (10/10/2021).
Menurut Arya, kebutuhan dana dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak lantaran keterlambatan pembangunan imbas pandemi COVID-19. Keuangan perusahaan konsorsium proyek tersebut juga terdampak pagebluk.
“Makanya kami dari Kementerian BUMN sudah meminta audit oleh BPKP. Jadi audit dulu baru kami tetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC (Kereta Cepat Indonesia–Cina) ini," kata dia.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) per September 2021, kebutuhan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kemungkinan naik dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.
Menyikapi masalah ini, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membiayai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Suntikan dana diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Gilang Ramadhan
