tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengendalikan laju impor 900 item komoditas konsumsi. Menurut rencana, PMK tersebut bakal diluncurkan pada Rabu besok.
Hal ini sebagai salah satu langkah pemerintah menekan laju impor agar tidak lebih besar ketimbang laju ekspor. Sebab, Menkeu Sri Mulyani menilai tingginya laju impor yang terjadi turut mempengaruhi tingkat inflasi Indonesia ke depannya, mengingat proyeksi untuk tahun depan masih berada di level 3,5 persen plus minus 1 persen. Karena itu, pemerintah akan berfokus pada inflasi volatile food dan inflasi yang berasal dari nilai tukar.
“Ini karena kenaikan dari impor barang konsumsi, terutama pada Juli dan Agustus [2018], melonjaknya sangat tinggi. Sampai dengan 50 persen lebih pertumbuhannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (4/9/2018).
PMK tersebut memerinci 900 komoditas yang bakal direm laju impornya. Sri Mulyani menjamin mayoritas komoditas yang diatur itu tidak memiliki nilai tambah yang besar di dalam negeri, namun tercatat menggerus devisa.
“Kami akan terus menjaga kebutuhan devisa di dalam negeri supaya tetap bisa dipenuhi. Sehingga sektor usaha yang masih membutuhkan, terutama untuk bahan baku dan barang modal tertentu bisa dijaga,” kata Sri Mulyani.
Selain menekan laju impor, Sri Mulyani turut menyampaikan sejumlah cara lain yang bakal ditempuh oleh pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dengan mengerek angka ekspor.
“Untuk mendorong ekspor, kami pakai instrumen fiskal dengan memberikan insentif. Kami beri layanan kemudahan oleh [Direktorat] Bea dan Cukai, selain itu juga memberi kemudahan termasuk pembiayaan melalui institusi. Kami akan terus meningkatkan,” ungkap Sri Mulyani.
Dia juga optimistis laju ekspor bisa segera meningkat sebagai dampak penerbitan PMK pengendali laju impor 900 komoditas konsumsi.
Sri Mulyani pun sempat menyinggung tentang rencana pengkajian ulang target sejumlah proyek infrastruktur. Menurut dia, pemerintah memang akan menunda sejumlah proyek yang belum sampai tahap financial closing. Hanya saja, Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh menteri terkait.
Dia mengaku tetap waspada dengan pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah saat ini. Sri Mulyani pun mengklaim telah menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memahami apa saja yang menjadi kebutuhan mereka.
“Sehingga bisa tahu apa-apa saja yang perlu dievaluasi kembali. Kami akan menjaga perekonomian kita di tengah guncangan perekonomian global yang memang masih terus berlangsung,” ujar Sri Mulyani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
