tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian Perhubungan tak terus-terusan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai infrastruktur.
Sebab, menurutnya, banyak cara yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yakni melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau privater public partenship (PPP).
"Kalau mengandalkan APBN saja, butuh waktu hingga 20 tahun untuk bisa membiayai seluruh proyek yang ada," ujar Sri Mulyani saat memberikan ceramah dalam acara “Reform Leadership Training” di Kementerian Perhubungan, Senin (22/10/2018).
Untuk mendukung hal tersebut, Sri Mulyani berkomitmen mendorongnya melalui instrumen fiskal. Dengan begitu, proyek-proyek yang direncanakan oleh Kemenhub dapat dilirik oleh investor baik asing maupun dalam negeri.
"Ini cara kita mengatur kekurangan anggaran. Pak Budi (Menteri Perhubungan) ingin Kemenhub bisa menjadi the top ministry yang melakukan KPBU," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta Kemenhub memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya agar dapat berkontribusi kepada perekonomian negara. Jika aset-aset yang ada dapat dikelola dengan baik, maka ada potensi bertambahnya pemasukan bagi negara.
Untuk itu, mantan direktur pelaksana bank dunia itu meminta jajaran Kemenhub memetakan aset-asetnya di seluruh Indonesia lalu mengidentifikasi, dan menganalisa aktivitasnya.
Terlebih, kata Sri Mulyani, "APBN dan bahkan BUMN kita hanya bisa mendanai 40 persennya saja. Walaupun saya mengumpulkan seluruh pajak juga tidak akan memenuhi kebutuhan."
"Dulu Kemenhub selalu tergantung dengan APBN. Saya selalu bilang anggaran tidak cukup. Karena seluruh dunia sudah mempertimbangkan KPBU untuk mengatasi kendala tersebut," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
