tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Provinsi Aceh harus benar-benar memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk meningkatkan kualitas pembangunan di kawasan itu.
"Aceh menerima alokasi dana Otsus yang setiap tahunnya semakin besar, namun dana tersebut tidak akan selamanya diterima oleh Aceh," kata Sri saat memberikan kuliah umum di gedung AAC, Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, pada Kamis (5/1/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut Sri, dana Otsus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Aceh untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan infrastruktur yang bisa menarik perhatian lebih banyak investor ke Aceh.
"Ekonomi tidak akan maju kalau hanya dipacu dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), tapi perlu menciptakan lingkungan investasi yang bisa membuka kesempatan kerja yang lebih besar," kata Sri.
Aceh sebenarnya memiliki stok dana besar untuk pembangunan semua jenis infrastruktur di provinsi ini. Setelah perdamaian di Aceh tercipta lewat perjanjian Helsinki terwujud pada 11 tahun lalu, provinsi ini setiap tahun menerima gelontoran dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat sejak 2008 lalu. Dana itu akan terus dikucurkan oleh pemerintah pusat sampai 2027.
Untuk periode 2008-2022, nilai dana Otsus untuk Aceh ialah setara dengan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Selanjutnya, sampai 2027, dana Otsus untuk Aceh menjadi hanya setara 1 persen dari DAU Nasional.
Pada 2017, berdasar data di laman Kementerian Keuangan, Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh mencapai nilai Rp19,5 Triliun.
Adapun Aceh menerima bagian dana Otsus sebanyak Rp8 Triliun. Sedangkan sebelumnya, pada 2016 lalu, Aceh menerima dana Otsus sebanyak Rp7,7 Triliun.
Sayangnya, gelontoran puluhan triliun dana Otsus belum membuat Aceh menjadi daerah makmur sentosa. Berdasar data terakhir Badan Pusat Statistik, Aceh masih tetap menjadi provinsi termiskin kedua untuk kategori wilayah Sumatera. Aceh masih memiliki penduduk miskin sebanyak 16,43 persen dari keseluruhan populasi atau 841 ribu orang pada September 2016.
Peringkat kemiskinan kedua se-Sumatera untuk Aceh ini pun masih sama seperti periode Januari-September 2015 dan Maret 2016. Posisi Aceh hanya lebih baik dari Bengkulu.
Dana Rehabilitasi Gempa Pidie Jaya
Di kesempatan lain, Sri mengatakan pemerintah berencana segera mengucurkan dana untuk biaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada (7/12/2016) lalu. Nilainya diperkirakan mendekati Rp1 Triliun.
"Saat ini proses inventarisasi dan saya sudah cek tadi angkanya mendekati Rp1 triliun. Itu untuk membangun sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa Pidie Jaya," kata Sri di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Kamis (5/1/2017), seperti dikutip Antara.
Sri menjelaskan dana itu merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Pengelolaannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memasukkan seluruh proposal dari pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga lainnya.
Dia berjanji pencairan dana tersebut akan segera diproses sehingga bisa mempercepat proses pembangunan sarana ibadah, sekolah, jalan dan rumah-rumah penduduk yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 skala richter tersebut.
"Insya Allah pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa bisa dilaksanakan pada 2017 itu," ujar Sri.
Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo telah menyatakan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak parah serta ringan menjadi prioritas utama pemerintah pascagempa di Pidie Jaya, Aceh. "Pembangunan rumah sekolah yang rusak parah dan ringan menjadi prioritas utama," kata dia pada Kamis (29/12/2016) lalu.
Sementara BNPB merilis data dampak dari guncangan gempa itu ialah sebanyak 271 bangunan sekolah rusak dan 86 diantaranya rusak berat. Gempa tektonik yang berpusat di 18 kilometer timur laut Kabupaten Pidie Jaya dan berada di kedalaman 10 kilometer itu menelan korban jiwa sebanyak 102 orang. BNPB juga mencatat sebanyak 857 orang mengalami luka berat hingga ringan dan 83.838 korban lainnya menempati posko pengungsian yang tersebar di 124 titik setelah bencana itu terjadi sebulan lalu.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
