tirto.id - Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif untuk industri pengolahan bauksit di dalam negeri. Insentif ini diberikan agar pengolahan bijih bauksit menjadi barang jadi bisa berjalan dengan baik saat larangan ekspor berlaku pada Juni 2023 mendatang.
"Nanti kita akan hitung dari sisi investasi produksinya dan apa saja yang perlu untuk kita dukung melalui instrumen fiskal," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui di Gedung AA Maramis Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Bendahara Negara itu menuturkan, pemberian insentif ini kemungkinan akan sama dengan industri nikel sebelumnya. Apalagi, keduanya sama-sama memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian dalam negeri.
Pemerintah memang memberikan insentif kepada industri nikel yang melakukan pengolahan dari bentuk bijih ke barang jadi, terutama yang ada di Morowali. Beberapa insentif yang bisa diberikan seperti tax holiday dan tax allowance.
"Kalau seperti yang disampaikan di Morowali, kalau dia termasuk industri prioritas nasional dan memang akan dikembangan, dia bisa masuk dalam kategori tax holiday dan tax allowance, itu sama seperti yang diterapkan di Morowali," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pelarangan ekspor biji nikel mentah yang meningkatkan penerimaan negara. Dia menuturkan, kebijakan ekspor biji nikel membuat Indonesia menerima Rp17 triliun rupiah atau 1,1 dolar AS pada tahun 2014.
Setelah pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020 lalu, angka ekspor Indonesia juga naik menjadi 20,9 dolar AS atau Rp326 triliun pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat.
"Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar dolar AS," bebernya.
Khusus di Bauksit, Jokowi yakin penerimaan Indonesia dari sektor bauksit akan meningkat hingga lebih 2 kali lipat.
"Dari industrialisasi bauksit didalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," ungkapnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
