Menuju konten utama

Sri Mulyani Estimasi Vaksinasi COVID-19 Gratis Butuh Rp73 Triliun

Pemerintah sudah mengantongi anggaran senilai Rp47 triliun dari sisa anggaran PEN tahun 2020 yang sudah disiapkan untuk kebutuhan vaksin.

Sri Mulyani Estimasi Vaksinasi COVID-19 Gratis Butuh Rp73 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan total kebutuhan vaksinasi gratis bagi masyarakat Indonesia bakal menelan Rp73 triliun. Angka itu masih estimasi awal yang memperhitungkan rencana vaksinasi dari Kementerian Kesehatan.

Estimasi masih preliminary membutuhkan anggaran sampai Rp73 triliun sendiri untuk vaksinasi,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (6/1/2021).

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu bakal mendukung kebutuhan anggaran pengadaan dan pelaksanaan vaksin. Mulai dari uang muka atau down payment, uang komitmen sampai kontrak serta kebutuhan anggaran daerah yang melaksanakan vaksinasi.

Soal anggaran, Sri Mulyani memastikan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ia akan memprioritaskan penggunaan anggaran dalam APBN 2021 untuk keperluan vaksin sekalipun pemerintah sudah memiliki pengalokasian di masing-masing kementerian lembaga dan daerah.

“Pertanyaan apakah anggaran tersedia? Ya harus disediakan dong. Ini kan, prioritas. Kalau tidak punya? Ya pasti ada. Kami akan gunakan ini prioritas,” ucap Sri mulyani.

Saat ini pemerintah sudah mengantongi anggaran senilai Rp47 triliun dari sisa anggaran PEN tahun 2020 yang sudah disiapkan untuk kebutuhan vaksin. Di samping itu, sisanya pemerintah akan mencari dari anggaran APBN 2021 yang memiliki porsi belanja negara senilai Rp2.750 triliun.

Sri Mulyani belum merinci anggaran kementerian dan lembaga mana atau terkait urusan apa yang akan direalokasikan. Namun ia memastikan akan berhati-hati sehingga realokasi anggaran tak bakal mengganggu kinerja dan program kementerian bersangkutan.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menambah defisit APBN 2021 yang saat ini dibatasi pada angka 5,7 persen PDB. Tepatnya senilai Rp1.006,4 triliun.

Baca juga artikel terkait VAKSIN CORONA atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Restu Diantina Putri