tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kementerian Keuangan sebesar Rp53,19 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 yakni Rp48,35 triliun.
"Dari tadi collecting more (menambah penerimaan negara), spending better (mengoptimalkan belanja negara), kemudian PKNR (Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko), kemudian Dukman (Dukungan Manajemen), dan BLU (Badan Layanan Umum). Ini ada 5. Kami summary-kan jumlah total pagu indikatifnya Rp53.195.389.273," katanya, dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Keuangan, di Jakarta, Senin (10/6/2024).
Dari total pagu indikatif yang diusulkan, Rp42,79 triliun bersumber dari rupiah murni, Rp21,76 triliun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,24 triliun dari dana hibah dan Rp10,37 triliun dari BLU. Sementara berdasarkan rencana kerja, Program Kebijakan Fiskal mengusulkan pagu indikatif Rp59,19 miliar dan Rp272,28 miliar untuk atribusi dukungan manajemen.
Selanjutnya untuk Program Pengelolaan Negara (collecting more) membutuhkan pagu sebesar Rp21,08 triliun, dengan atribusi anggaran Dukungan Manajemen Rp18,70 triliun. Kemudian Program Pengelolaan Belanja (spending better), Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif Rp45,45 miliar, dengan atribusi dukungan manajemen Rp216,61 triliun.
"Fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu sebagai Bendahara Negara, Pengelola Kekayaan Negara dan mengelola risiko fiskal, PKNR, ini kita juga mengembangkan tujuh program utama. Program PKNR ini ada output 165 kegiatan yang membutuhkan anggaran Rp238,13 miliar, namun didukung oleh anggaran atribusi sebesar Rp2,407 triliun," papar menteri yang karib disapa Ani itu.
Sementara untuk Program Dukungan Manajemen, lanjut Ani, membutuhkan anggaran sebesar Rp18,05 triliun, dengan yang telah diatribusikan kepada empat Program sebelumnya senilai Rp21,60 triliun dan BLU sebesar Rp10,37 triliun.
"BLU-nya Rp10,37 triliun itu terdiri dari 7 BLU yang langsung di bawah ke Kemenkeu. Seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) Kelapa Sawit, itu yang terbesar Rp6,06 triliun. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) operasional Rp3,93 triliun," rinci Ani.
Selanjutnya, ada pula dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp69,6 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp163,47 miliar, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp95,65 miliar. Kemudian ada pula Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) senilai Rp43 miliar, dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) Rp15,02 miliar.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
