tirto.id - Dua menteri Kabinet Kerja menilai pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR RI hari ini (16/8/2018) tidak tepat.
Adapun Zulkifli memang sempat menyinggung tiga hal yang dinilainya menjadi tantangan perekonomian saat ini. Ketiga hal itu adalah masalah kesenjangan ekonomi, masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan, serta masalah pengelolaan utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi pernyataan Zulkifli mengenai utang tersebut. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menjaga utang agar tidak mengganggu dari sisi fiskalnya, serta tetap berada di bawah kisaran 30 persen.
“Ke depan [utang negara] akan di bawah 29,8 persen. Rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita termasuk yang rendah di dunia,” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Kamis (16/8/2018).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengklaim kehati-hatian pemerintah dalam mengelola perekonomian Indonesia tercermin dari defisit APBN dan keseimbangan primer yang menuju ke arah positif.
Sri Mulyani lantas menunjukkan defisit APBN terhadap PDB yang mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Pada RAPBN 2019 misalnya, pemerintah memproyeksikan defisitnya berada di angka 1,84 persen. Sementara pada defisit terhadap PDB pada APBN 2017 dan outlook APBN 2018 berturut-turut sebesar 2,51 persen dan 2,12 persen.
Sementara untuk defisit keseimbangan primer terhadap PDB, Sri Mulyani menyebutkan proyeksinya pada RAPBN 2019 adalah sebesar 0,13 persen.
Angka tersebut juga menyusut ketimbang defisit keseimbangan primer terhadap PDB pada APBN 2017 dan outlook APBN 2018 yang berturut-turut sebesar 0,92 persen dan 0,44 persen.
“Ini sekali lagi untuk membuktikan, kalau ingin mempolitisasi utang, tidak [hanya] bicara nominal, kita harus bicara dalam bahasa yang sama. Kita pun menggunakan rambu-rambu dalam standar internasional untuk melihat prudent atau tidaknya pengelolaan utang itu,” jelas Sri Mulyani.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto secara terang-terangan mengkritik data yang disampaikan Ketua MPR RI. Airlangga mengindikasikan bahwa Zulkifli seharusnya menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI.
“Kita perlu bedakan fungsi MPR RI dan DPR RI. Pengawasan pemerintah turunnya dari DPR RI, apa yang disampaikan Ketua MPR itu seharusnya berbasis pada apa yang dikerjakan,” ucap Airlangga.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yandri Daniel Damaledo
