SPMB 2026 Carut Marut, Wali Murid Demo di DPRD Jawa Barat

tirto.id - Sejumlah massa aksi solidaritas bersama calon orang tua murid menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). Aksi ini dipicu oleh kekisruhan dan carut-marutnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akibat pergantian sistem aplikasi yang dinilai tidak siap.

Pantauan kontributor Tirto di lokasi, massa aksi membawa beberapa spanduk protes dengan berbagai tulisan yang menilai carut marut pelaksanaan pendaftaran tahun ini. Mulai dari 'Stop Kecurangan SPMB' hingga 'Kawal Keadilan Hak Setiap Anak'.

Ineng, bukan nama sebenarnya, menyebutkan perubahan sistem aplikasi dan perpanjangan pendaftaran meningkatkan kecemasan sang anak. Menurutnya ketidaksiapan pemerintah seperti ini mesti menjadi sorotan.

"Sekarang gini, anak udah posisi aman. Tahu-tahu perpanjangan lagi. Kan itu ke anaknya juga jadi stres. Sampai si anak enggak mau denger yang namanya pendaftaran sekolah," ungkap Ineng kepada kontributor Tirto di lokasi.

"Dipusingkan juga. Bingung, katanya PCMB baru pemetaan. Tapi, dari pemetaan itu belum apa-apa kok udah tergeser," sesal perempuan berusia 51 ini.

Ia menyayangkan pula pelayanan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar). Berulang kali juga dirinya memperbaiki data. Namun berulang kali pula anaknya tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

"Di Disdik itu sampai terjadi kemarin juga terjadi keributan. Itu kan nunggu dari pagi nyampe sore. Berikut, jujur saya gaptek dengan kondisi seperti ini, jadi tambah bingung gitu ya," ketusnya.

"Lalu perubahan sistem aplikasi itu, jadi masalah juga ya, jadi permasalahan. Tadi di Disdik menerangkan dengan hal-hal yang seperti itu, lah lieur [pusing] ke saya juga," imbuh Ineng.

Tuntutan Aksi Demo Carut Marut SPMB 2026

Sementara itu Ketua Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I) Jabar, Iwan Hermawan, merasa amat kecewa dengan 'carut marutnya' SPMB 2026. Penggantian aplikasi yang dilakukan instansi terkait menjadi persoalan.

"Padahal KDM sendiri sudah mengatakan enggak usah diganti, karena itu masih bagus. Karena mungkin, karena ini proyek dan belum diuji cobakan, eh, belum simulasi, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat," ujarnya.

Bahkan ada ketidakpatuhan Dinas Pendidikan kepada Gubernur, kata Irwan, semestinya pemetaan dilaksanakan sejak Maret lalu. Ia juga menyoroti pelayanan buruk terhadap pengaduan masyarakat.

"Bayangkan, puluhan orang tua siswa hanya dilayani oleh dua orang. Oleh karena itu, kami ada tiga tuntutan. Pertama, Gubernur segera membuat tim investigasi," tegasnya.

Kedua, terdapat indikasi pelanggaran terhadap PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Menurutnya seorang PNS wajib melayani dengan baik, jangan sampai merugikan masyarakat.

"Ini jelas kedua pasal ini, undang-undang maupun peraturan pemerintah, melanggar. Maka tim investigasi harus bergerak. Kalau memang terbukti hasil investigasi ini ada kelalaian, Gubernur segera melakukan tindakan," sambung Iwan.

Ketiga, lantaran ini terdapat pelayanan buruk dari pemerintah, ini termasuk maladministrasi. Maka pihaknya menuntut OMBUDSMAN harus memeriksa peristiwa dan kekisruhan tersebut.

"Nah, kepada DPRD, saya menuntut segera buat Pansus. Pansus,sehingga tidak cukup Dinas Pendidikan minta maaf, tapi buat Pansus. Teliti di mana letak kesalahannya untuk gambaran tahun depan," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para orang tua yang akan memasukkan anak-anaknya ke bangku SMA/SMK untuk tidak panik menghadapi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jabar.

Para orang tua mengeluhkan akun pendaftaran yang belum terverifikasi, data peserta yang tiba-tiba hilang, gangguan sistem pada jalur seleksi, hingga kesulitan akses.

Dedi menilai problem pelaksanaan terdapat pada teknis aplikasi pendaftaran. Menurutnya, semestinya sistem pendaftaran tidak menimbulkan kekacauan jika aplikasi yang digunakan sejak awal disiapkan dengan baik. Ia menilai, banyak keluhan yang muncul berkaitan langsung dengan persoalan teknis pada sistem digital.

“Iya kalau menurut saya sih enggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000, ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat. Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya, karena ketentuan aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo,” jelasnya.

Dedi menilai saat ini SPMB memasuki tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang berlangsung 29 Mei 2026 hingga 9 Juni 2026 pukul 21.00 WIB. Pada tahap ini, siswa memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan. Hasil penerimaan siswa di sekolah tujuan akan diumumkan pada 12 Juni 2026.

“Kalau saya melihat problemnya tadi sederhana. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan,Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol. Makanya saya mau panggil sekarang. Gitu lho. Ini teknis banget, enggak ada yang berat,” tambahnya.