Masuk tirto.id
tirto.id - Ombudsman RI menyoroti adanya permainan bahan baku makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah penyediaan buah semangka yang diiris setipis tisu. Hal tersebut, juga sempat menjadi sorotan publik belakangan ini.
"Nah, yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat dimungkinkan. Wah, faktanya banyak beredar. Masa menu 10 ribu misalnya buahnya wer-ewer gitu-gitu kan? Itu misalnya setipis tisu semangka. Itu otomatis permainan bahan," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, usai konferensi pers bertajuk 'Penyampaian Hasil Kajian Cepat (rapid assesment) Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Program MBG' di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Meski begitu, Yeka menyatakan saat ini tidak ditemukan potensi penyelewengan anggaran dalam program MBG. Yeka beralasan, uang yang dikucurkan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini masuk ke dalam virtual account.
"Begini, kan kalau penggunaan anggaran apakah anggaran ini rawan di korupsi? Dengan sistem yang ada, rasanya agak susah di korupsi karena uang itu dari Kementerian Keuangan langsung masuk ke virtual account," tuturnya.
Yeka menegaskan, permainan bahan baku MBG ini merupakan sebuah pelanggaran yang terjadi akibat minimnya pengawasan.
"Masa cuma naik beberapa? Itu pasti permainan bahan baku dan itu melanggar, makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan. Cuma sayang kali, begitu di program-program seperti ini, pemerintah masih kurang aware terhadap kepentingan membangun infrastruktur pengawasan. Nah, mestinya ini dibikin transparan aja kalau memang mau," pungkasnya.
Diketahui, Ombudsman RI juga membeberkan delapan masalah utama yang terjadi dalam program MBG. Permasalahan ini ditemukan usai Ombudsman melakukan kajian cepat (Rapid Assessment) pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan program MBG.
Delapan masalah utama tersebut yaitu, adanya kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian. Kemudian, maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah; permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan; keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan.
Lalu, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas; penerapan standar pengalaman makanan yang belum konsisten; distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah; dan sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasiskan data.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
