tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan meringankan beban biaya hidup para buruh di ibukota. Cara yang ditempuh ialah dengan memperbanyak program yang secara khusus dirancang bagi para buruh.
Menurut Anies, langkah tersebut bisa berjalan seiring dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 yang baru akan diumumkan pada 1 November 2018 mendatang.
Anies memang masih enggan membeberkan angka UMP untuk buruh di DKI Jakarta pada tahun depan, namun ia menjamin para buruh bakal memperoleh insentif lewat program kartu pekerja dan program DP rumah 0 rupiah.
“Satu hal yang pasti dari pembicaraan dengan teman-teman serikat pekerja dan federasi, kami jelaskan bahwa tujuan kami adalah memastikan para pekerja di Jakarta dan mereka yang berpenghasilan terbatas, biaya hidupnya tidak terganggu,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (26/10/2018).
Lebih lanjut, Anies menjelaskan kartu pekerja tersebut bakal memberikan potongan biaya transportasi bagi para buruh. Adapun moda transportasi yang ditanggung biayanya mencakup Trans Jakarta hingga angkot yang terintegrasi dalam program JakLingko.
Anies sendiri menyebutkan bahwa potongan biaya transportasi itu tidak hanya dapat dinikmati buruh dengan KTP DKI Jakarta. “Para pekerja di wilayah Pemerintah Provinsi DKI, meski KTP bukan DKI, akan berhak mendapatkan kartu [pekerja] untuk transportasi itu. Ini diberikan bukan hanya dengan gaji UMP, tapi juga UMP plus 10 persen,” ungkap Anies.
Sementara untuk program DP rumah 0 rupiah yang diberi nama Samawa (Solusi Rumah Warga), Anies berharap para buruh dapat memanfaatkannya. Kendati demikian, Anies belum mau berbicara teknis ihwal pemanfaatan program tersebut mengingat besaran UMP belum diumumkan. Program DP rumah 0 rupiah sendiri memiliki syarat, bisa dinikmati warga dengan penghasilan di kisaran Rp4-7 juta.
Tak hanya itu, anak-anak dari para buruh pun disebut Anies bisa memperoleh fasilitas Kartu Jakarta Pintar.
“Program-program ini akan menjangkau para pekerja, di mana pendaftaran dan pengumpulannya akan menggunakan jalur serikat pekerja dan federasi. Sehingga kita bisa lebih banyak menjangkau [para buruh],” ujar Anies.
Saat disinggung mengenai kesesuaian dari penetapan UMP dan program-program tersebut dengan ekspektasi buruh, Anies menjawab bahwa yang ingin dikejar bukan semata pemenuhan keinginan belaka. Ia mengklaim pemerintah provinsi terus berupaya agar buruh di DKI Jakarta bisa menghadapi tingginya biaya hidup saat ini.
“Kami sekarang banyak melakukan program untuk mengurangi pengeluaran. Sehingga UMP yang baru nantinya ditambah dengan program-program tersebut, Insya Allah, [biaya hidup] akan cukup,” ucap Anies lagi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
