tirto.id - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons soal Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, tetapi masih berstatus kader PDI Perjuangan. Pasangan Prabowo-Gibran juga kini telah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Terkait hubungan Mas Gibran dengan PDIP kami serahkan dan hormati sepenuhnya mekanisme yang berlaku di internal PDIP," kata Kamhar saat dihubungi reporter Tirto, Senin (30/10/2023).
Namun, kata dia, sepengetahuan Demokrat, Gibran telah menempuh langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan dengan menemui dan menyampaikan langsung ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait akan maju sebagai cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
"Mas Gibran telah melakukan langkah-langkah yang kesatria," ucap Kamhar.
Menurut Kamhar, diajukannya kader suatu partai politik oleh partai politik lainnya dalam suatu kontestasi pemilu, bukan hal yang tabu. Dia mengatakan tak hanya pada kontestasi Pilkada, bahkan pada Pilpres pun pernah terjadi.
Kamhar lantas mencontohkan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 yang sebelumnya ikut konvensi Partai Golkar kemudian digandeng Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cawapres yang diusung Partai Demokrat dan Koalisi Kerakyatan pada masa itu.
Dia mengatakan meskipun memiliki aturan main yang berbeda dan tak bisa disamakan, justru ini menunjukkan bahwa partai-partai ini sukses mencetak dan memiliki stok kader-kader pemimpin potensial.
"Partai Golkar mengusung pasangan lain, yaitu Pak Wiranto berpasangan dengan Gus Sholah. Bahkan pada putaran kedua pun Pak JK tak didukung partainya. Namun, itu tak masalah," tukas Kamhar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memandang pencalonan Gibran selaku putra presiden Jokowi, pembangkangan politik, konstitusi, dan rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto.
Dia pun berharap agar awan gelap demokrasi ini segera berlalu.
"Dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," pungkas Hasto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
