tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh ada yang berpolitik atau berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres pada Pilpres 2019.
Ia pun meminta agar tentara tetap profesional dalam menyikapi pemilu sampai tanggal 17 April 2019 nanti.
"Tentara kan tidak ada yang berpolitik, jadi ya harus profesional, harus dijaga itu [netralitas], tidak ke sana-ke sini [berpihak]. Jadi TNI itu harus netral, itu titik," ujarnya usai acara “Kembali Ke Jati Diri TNI di Gedung A.H Nasution”, Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019)
Ryamizard juga meminta kepada TNI, pihak keamanan dan juga penyelenggara pemilu untuk turut mengamankan pemilihan calon presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).
"Yang jelas tentara itu pengamanan Negara. Kalau ada [pelanggaran] yang bersangkutan dengan Bawaslu, ya Bawaslu, kalau ada yang menyangkut kriminal, ya polisi. Kalau sudah keributan massa ya tentara lah," ucapnya.
Selain itu, Ryamizard juga mengimbau kepada TNI agar melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan kecurangan pada pemilu.
"Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu, kalau dia tidak melaporkan kecurangan sama saja dia berbuat kejahatan dong," pungkasnya.
Selanjutnya, ia pun berharap agar pada Pemilu 2019 nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Mudah-mudahan tidak [terjadi kerusuhan dan kecurangan], kami harus mengantisipasi apa yang akan terjadi. Antisipasi banyaklah caranya ya," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
