tirto.id - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mempersoalkan Presiden Jokowi yang menunjuk dan melantik sukarelawannya Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo.
Jabatan itu sebelumnya diisi eks Sekjen Nasdem, Johnny G Plate yang saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Bagi Surya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya presiden, memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati," kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Surya Paloh mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan kursi menteri di Kabinet Jokowi berkurang.
"Memang dari awal kita katakan, apa yang menjadi masalah kalau berkurang? Bukan itu esensinya, katakanlah yang menjadi prioritas utama bagi Nasdem," ucap Surya Paloh.
Ia mengatakan Nasdem lebih berkepentingan sukses cerita daripada roda administratif pemerintahan yang Jokowi usung. Nasdem tidak ujug-ujug mendukung Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019 lalu.
"Dia saling berkepentingan. Jadi, kita katakan kita mau mendukung presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Kita ditertawai. Aneh ini katanya. Mau didukung, tetapi bagaimana, ya. Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan," kata Surya Paloh.
Ia mengatakan jabatan Menkominfo yang tak lagi diisi kader Nasdem merupakan bagian dari realita yang harus hadapi.
"Nah jadi pemikiran-pemikiran kita yang belum diterima sepenuhnya, ada kesalahpahaman di antara kita, bahkan ada yang meminta kalau perlu Nasdem keluar sajalah segera," tutur Surya Paloh.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
