tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masih ada 2 perusahaan yang dipantau pemerintah terkait dugaan pelanggaran ketentuan ekspor nikel.
Saat ini, dua perusahaan itu masih diberi kesempatan untuk melakukan ekspor selama peninjauan berlangsung.
“Ada 2 perusahaan yang tadi baru dibicarakan dengan bea cukai sama ESDM. Kita harapkan hari ini sepanjang dia memenuhi peraturan, kita lepas,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Kemaritiman Senin (11/11/2019).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerin Keuangan, Heru Pambudi menyatakan kegiatan ekspor dua perusahaan itu masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Verifikasi tersebut dilakukan Kementerian ESDM bekerja sama dengan surveyor. Namun, Heru enggan menyebut dua perusahaan yang akan dilarang melakukan ekspor tersebut.
Di luar itu ada 9 perusahaan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan ekspor.
“Sementara ini yang sedang kami cek 11 perusahaan. 9 sudah boleh ekspor lagi sudah oke. 2 lagi masih menunggu verifikasi lanjutan. 2 belum ada kesimpulan,” ucap Heru kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Kemaritiman Senin (11/11/2019).
Heru bilang dari 2 perusahaan itu akan diminta memperhatikan beberapa syarat. Mulai dari kadar sampai proses pembangunan smelter.
Jika hal tersebut belum jelas juga, tak menutup kemungkinan ekspor kedua perusahaan bisa tertahan menyusul keputusan yang akan dikeluarkan Kementerian ESDM. Ia sendiri mengaku belum mengetahui penyebab ekspor mereka berlebihan.
“Masih akan dilakukan verifikasi lanjutan dan artinya kami tahan, ekspornya belum kami rilis,” ucap Heru.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
