tirto.id - Penemuan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 menjadi lampu kuning bagi gaya hidup mewah pejabat di lingkup BUMN. Eks Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara dicopot dari jabatannya terkait kasus penyelundupan tersebut.
Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) Zaenal Muttaqin mengaku tahu betul ironi gaya hidup mewah bos mereka saat karyawannya tak terjamin dengan kondisi kerja yang layak.
"Periode Ari Askara Dirut, nasib awak kabin diperas atau dijadikan panggung kemewahan bagi Dirut tapi menyengsarakan awak kabin," ucap Zaenal kepada Tirto pekan lalu.
Merujuk pada kasus itu, timbul pertanyaan bagaimana bila Kementerian BUMN mencontoh langkah Polri yang melarang anggotanya pamer hidup mewah di media sosial maupun dunia nyata? Salah satu poin dalam larangan itu termasuk memakai barang mewah dan menjalani pola hidup berlebihan.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai imbauan sampai larangan agar pejabat BUMN tidak hidup bergelimang kemewahan memang diperlukan. Bahkan menurutnya aturan seperti di Polri sudah pernah dibuat Kementerian BUMN.
Toto mencontohkan untuk urusan dinas perjalanan menggunakan transportasi udara diatur tentang kapan pejabat BUMN boleh mengambil first class atau economic class. Pada era eks Menteri BUMN Dahlan Iskan ada larangan bagi pejabat BUMN bermain golf di jam kerja.
Hanya saja implementasinya, kata Toto, sempat tidak berjalan, hingga akhirnya diabaikan seterusnya oleh sebagian besar pejabat di BUMN. Ia menyarankan Menteri BUMN Erick Thorir perlu menegakan aturan itu di tengah skandal penyelundupan motor gede oleh eks Dirut Garuda.
"Aturan semacam ini pernah dibuat. implementasinya tidak terlalu jelas. Belum ada konsistensi terhadap law enforcement bila terjadi pelanggaran. Akhirnya pejabat BUMN cuek saja dengan regulasi seperti itu," kata Toto saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (7/12/2019).
Menghambat Kemajuan Perusahaan BUMN
Menurut Toto, kegagalan para pejabat di BUMN untuk memberi contoh yang benar pada karyawannya bisa menghambat kemajuan perusahaan. Praktik disiplin dan efisiensi tidak mungkin bisa terwujud kalau karyawan melihat bos mereka hidup mewah.
Apa yang dikatakan Toto memang dapat dimengerti. Garuda Indonesia 2018 lalu tercatat rugi cukup dalam. Laporan keuangan Garuda usai mendapat sanksi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena masalah pencatatan, maskapai penerbangan ini merugi 175 juta dolar AS atau setara Rp2,45 triliun (kurs Rp 14.004/ dolar AS).
Pentingnya perubahan pimpinan BUMN ini bisa merujuk pada pembenahan PT KAI oleh Ignasius Jonan. Pada tahun 2009 kondisi PT KAI sedang rugi dan moral pegawainya rendah. Namun, Toto bilang waktu itu pimpinan PT KAI yang baru memberi contoh kerja keras dan pembenahan bisnis BUMN tersebut.
Alhasil, tahun 2010 PT KAI mulai untung dan terus berlanjut. Tahun 2009 penjualan hanya sekitar Rp3 triliun tetapi per tahun 2018 penjualannya melesat mencapai Rp19 Triliun dengan keuntungan di atas Rp1 triliun.
"Gaya hidup mewah memang jadi kontradiksi. Akan sulit membuat karyawan di perusahaan mengikuti transformasi yang direncanakan kalau pimpinan tertinggi tidak bisa dijadikan contoh," ucap Toto.
Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Lisman Manurung juga mengatakan gaya hidup mewah di lingkup pejabat BUMN memang bermasalah. Ia mengatakan kondisi itu seolah menunjukkan mereka tidak memiliki empati pada kondisi perusahaan yang masih bermasalah, karyawan yang belum sejahtera, sampai 20 persen masyarakat Indonesia yang masih hidup miskin.
Menurut Lisman, salah kaprah apabila para petinggi BUMN menyamakan diri mereka dengan perusahaan asing seperti Temasek Holdings yang pejabatnya difasilitasi negara sampai berupa apartemen.
"Singapura itu PDB-nya sudah deket-deket Jepang. Nah, rakyat kita makan pun sering terkendala," ucap Lisman dalam pesan singkat, Sabtu (7/12/2019).
Lisman pun menyarankan agar pemerintah tidak hanya melarang para pejabat di BUMN hidup mewah, tetapi juga menutup rapat peluang hal itu terjadi. Ia menyarankan agar pimpinan perusahaan BUMN yang masih ingin mempertahankan gaya hidup mewahnya pindah ke sektor swasta.
"Jika bagi para elit BUMN itu memang passion untuk kaya ya pilih ke swasta sajalah. Toh, juga jika dia kaya pajak kekayaannya 35 persen kok. Dalam arti tetap berbuat banyak untuk rakyat," ucap Lisman.
Reporter Tirto telah mencoba menanyakan hal ini pada Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga tetapi belum memperoleh jawahan. Namun, Arya pernah berkata kalau Menteri BUMN Erick Thohir tidak ingin para petinggi perusahaan plat merah berfoya-foya saat perusahaannya merugi.
"Bukan tidak boleh [makan di restoran mewah] untuk sesuatu yang layak kita dapatkan. Tapi harus punya hati dan akhlak ketika perusahaan rugi ya mereka ikut prihatin gaya hidup," ucap Arya kepada wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2019) lalu.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
