tirto.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan kasus pinjaman online (pinjol) sangat problematik. Hal itu menelisik dari dasar hukum adanya pinjol.
Menurut Mahfud, pinjol hadir dengan dasar hukum perdata. Namun, berbagai persoalan yang ada muncul dan harus diselesaikan dengan hukum pidana.
"Saya menangani kasus pinjol, rakyat jadi korban ekonomi digital, dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget," tutur Mahfud saat menjalani debat cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Dijelaskan Mahfud, dia pernah mencoba menangani kasus pinjol dengan berbicara kepada Polri. Namun, Polri menyatakan bahwa itu persoalan perdata.
Kemudian, Mahfud menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, disebutkan bahwa pinjol yang bermasalah tidak terdaftar di OJK.
Dia akhirnya membuat sebuah rapat bersama untuk menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya, kasus pinjol bisa ditangani secara hukum pidana.
"Hari itu juga 144 orang ditangkap," ujar Mahfud.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Abdul Aziz, Bayu Septianto, Anggun P Situmorang & Intan Umbari Prihatin
