tirto.id - Pemerintah resmi menyetujui rencana pelaksanaan vaksinasi mandiri. Untuk itu, pemerintah tengah membuat regulasi lanjutan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Nantinya, industri di sektor tertentu dapat membeli vaksin COVID-19 dan membagikannya gratis ke karyawan.
"Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Ketua Komite Pengarah KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Airlangga mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan hal teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri. Ketua Umum Partai Golkar ini pun memastikan kalau vaksin mandiri akan berbeda dengan vaksin yang dipakai pemerintah.
"Itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis," kata Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah juga menginformasikan pelayanan kesehatan hingga bulan Februari diharapkan dapat teralisasi. Selain itu, pemerintah juga sudah mendistribusikan lagi vaksin dan tengah mengintegrasikan data vaksin.
"Terkait dengan penambahan dosis yang akan didistribusikan ada tambahan 1,8 juta pada tanggal 21 Januari, kemudian juga terkait dengan sistem satu data akan terus diintegrasikan," kata Airlangga.
Persetujuan gagasan vaksinasi mandri sudah secara tidak langsung disampaikan Presiden Jokowi. Presiden, secara tidak langsung, merespons positif gagasan tersebut demi mempercepat program vaksinasi dan merealisasikan target vaksinasi.
"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin Mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum, Kamis (21/1/2021).
Akan tetapi, Jokowi mengaku tidak ingin terburu-buru dalam rencana vaksinasi mandiri. Namun Jokowi berangan-angan penerima vaksin mandiri akan mendapat vaksin yang berbeda dibanding yang diterima negara.
"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
