tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menjamin personel TNI akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Secara kebijakan, TNI memang tetap memegang teguh netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024 yang akan kita melaksanakan pada 27 November 2024," kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Senada, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, memastikan personel TNI bakal menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.
"Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada," kata Agus dalam rapat yang sama.
Agus pun memaparkan terdapat puluhan calon kepala daerah yang berasal dari prajurit TNI aktif maupun purnawirawan, ikut dalam hajatan lima tahunan itu. Agus merinci sebanyak 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah, 2 orang perwira pertama serta 1 orang tamtama TNI.
"Terdapat 35 bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan," tutur Agus.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pernyataan Hariyanto merespons atas Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang mengatur norma baru terkait masuknya frasa anggota TNI/Polri yang dilarang terlibat dalam politik praktis di pilkada.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, institusi ini berperan sebagai alat negara yang bersifat netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," kata Hariyanto saat dihubungi Tirto, Rabu (20/11/2024).
Demi menegakkan netralitas TNI dalam proses Pilkada selalu diadakan sosialisasi dan pengarahan bagi setiap prajurit. Hariyanto menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan di semua tingkat satuan melalui pelatihan, apel, dan komunikasi langsung dari pimpinan TNI.
"Sosialisasi dan pengarahan internal TNI secara rutin memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit mengenai aturan dan sanksi terkait pelanggaran netralitas," kata dia.
Hariyanto mengungkapkan, TNI melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada keterlibatan prajurit maupun fasilitas TNI dalam kegiatan politik praktis selama Pilkada.
TNI juga telah menyiapkan buku saku netralitas TNI yang berisi pedoman praktis bagi seluruh prajurit. Buku ini memuat aturan, prinsip, dan larangan yang harus dipatuhi dalam rangka menghindari keterlibatan dalam politik praktis, serta contoh-contoh kasus untuk meningkatkan pemahaman.
"Buku saku ini disebarkan ke seluruh satuan di tiga matra TNI, baik darat, laut, maupun udara, guna memastikan bahwa setiap prajurit memahami peran mereka sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai pihak yang berpihak dalam kontestasi politik," kata dia.
Selain itu, TNI juga berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk pengawasan aparat agar tetap netral dalam Pilkada 2024.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
