Seruan People Power Amien Rais dan Kegagalan People Power

Ilustrasi People Power. FOTO/iStockphoto
Oleh: Tony Firman - 4 April 2019
Dibaca Normal 3 menit
Amien Rais memakai istilah people power untuk mengultimatum Pemilu 2019 jika dinilai melakukan kecurangan.
"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya tapi kita langsung people power," seru Amien Rais di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta saat menggelar aksi 313, Minggu (31/3).

Ucapan tersebut dilontarkan Amien Rais saat menggelar Aksi 313. Aksi yang dihadiri oleh sejumlah ormas seperti FUI, FPI dan Persaudaraan Alumni 212 tersebut diklaim sebagai aksi pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019.

Bagi mantan Ketua MPR (1999 – 2004) dan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini, people power sah dilakukan jika mereka menemukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Amien memastikan bahwa jika nantinya massa digerakkan, situasi masih tetap damai.

“Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan,” tandas Amien yang kini duduk di Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

People power atau gerakan rakyat menjadi kata kunci yang menonjol dalam orasi Amien Rais pada Aksi 313 dan memicu sorotan.

Pihak MK keberatan dengan seruan people power Amien Rais. Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, pernyataan tersebut dikategorikan sebagai contempt of court (penghinaan) terhadap MK sebagai lembaga peradilan lantaran dinilai menafikan kerja keras seluruh komponen MK untuk menguatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga tersebut.

People Power, Apa dan Bagaimana?

Nicholas Henry dalam “People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines” (2011, PDF) mendefinisikan people power sebagai frasa yang membangkitkan citra perubahan politik yang tiba-tiba dan dramatis. Seperti demonstrasi massa di jalan-jalan kota besar dan para pemimpin oposisi berbicara kepada massa mengenai keruntuhan rezim sebelumnya yang selama ini tampak kokoh tak tergoyahkan.

Secara pola, gerakan massa ini subur di negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan diktator nan korup. Di Filipina, misalkan.

Pada 1986, sekitar dua juta orang turun ke jalan menuntut berakhirnya pemerintahan Ferdinand Marcos yang sudah berkuasa selama 21 tahun. Kediktatoran. Korupsi. Pelanggaran HAM. Tiga faktor itulah yang mengakumulasi kejenuhan rakyat Filipina dan diluapkan dalam bentuk gerakan people power atau dikenal sebagai Revolusi Kuning.

Usai rezim Marcos tumbang dan digantikan oleh Corazon Aquiono yang menonjol sejak gerakan people power, sempat terjadi kudeta terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kolonel Gringo Honasan pada 1987. Honasan menggerakkan pasukan bersenjata menyerang Istana Malacanang untuk menggulingkan Aquino. Percobaan kudeta ini menewaskan setidaknya 50 warga sipil dan melukai 250 lainnya. Aquino selamat dalam kudeta gagal itu.


Tak cukup sekali, Honasan kembali melancarkan kudeta pada Desember 1989. Kekuatan militer loyalis Honasan kali ini berjumlah tiga ribuan. Aquino minta bantuan militer Amerika Serikat. Lagi-lagi, upaya kudeta Honasan mendongkel Aquiono gagal. Aquiono tetap menjabat sebagai presiden selama enam tahun dan digantikan oleh mantan jenderal polisi Fidel Ramos.

Gerakan people power turut populer di negara-negara Arab terutama saat dilanda gerakan Arab Spring atau Musim Semi Arab 2011, sebuah era di mana gerakan akar rumput menuntut agar demokratisasi politik dimulai, dibarengi perbaikan di bidang hak asasi manusia, perbaikan ekonomi, serta penghapusan korupsi, kleptokrasi, hingga sektarianisme.

Di Mesir, pada Januari 2011 jutaan warga turun ke jalan. Mereka memadati kota-kota dan terpusat di alun-alun Tahrir, Kairo. Para pengunjuk rasa bersikeras tak akan pulang sampai Presiden Husni Mubarak mau meletakkan jabatannya setelah 30 tahun berkuasa.

Selama aksi massa tersebut, sebanyak 846 orang tewas akibat represi pasukan keamanan pemerintah. Sampai akhirnya, Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada militer yang disampaikan oleh Wakil Presiden Omar Suleiman pada 11 Februari 2011.


Setelah Mubarak tumbang, Pemilu Mesir terselenggara pada 2012 dan memunculkan nama Muhammad Mursi sebagai presiden terpilih. Namun, usia kepemimpinan Mursi hanya berumur cekak. Tepat setahun Mursi menjabat presiden, gelombang protes kembali muncul dan menjalar seantero Mesir lantaran Mursi dianggap hanya mementingkan agenda Ikhwanul Muslimin.

Mursi diberi ultimatum oleh militer mesir dalam waktu 48 jam untuk memenuhi tuntutan pendemo. Pada 3 Juli 2013, Mursi tumbang di tangan dewan kudeta militer yang terdiri dari Menteri Pertahanan Abdel Fattah el-Sisi, juga berbagai elemen tinggi Mesir seperti pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei, Grand Imam Al Azhar Ahmed el-Tayeb, dan Paus Koptik Tawadros II.

Di Libya, kediktatoran Muammar Ghadaffi selama lebih dari 40 tahun berkuasa memantik gerakan massa turun ke jalan dalam suasana demam Arab Spring. Demonstrasi menentang rezim Gaddafi meletus pada 17 Februari 2011 di Kota Benghazi, Libya Timur, dan dengan cepat menyebar ke kota lain. Mereka menuntut pergantian rezim, demokratisasi dan reformasi secara luas. Alih-alih melunak terhadap people power, Ghadaffi memilih perlawanan bersenjata kepada para penentangnya.

Dapat ditebak, beberapa pekan kemudian, demonstrasi damai itu menjelma menjadi konflik bersenjata antara gerilyawan Libya dan pasukan Gaddafi. Pada 20 Oktober 2011, Gaddafi tewas di tangan pasukan oposisi Libya.

Setelah Gaddafi tumbang, negara tersebut malah terjebak ke dalam kekacauan tanpa akhir. Politik tribalisme warisan monarki Kerajaan Libya yang tak mampu diselesaikan selama rezim Gaddafi menambah benang kusut krisis Libya sampai saat ini.





Apa yang menyebabkan people power gagal menjalankan reformasi penuh dalam transisi demokrasi?

Menurut Adam Roberts, ilmuwan Hubungan Internasional dari Oxford University dalam opininya di The Guardian, menyingkirkan rezim otoriter dan pemerintah yang korup saja tidaklah cukup. Hal krusial yang terjal adalah membangun institusi-institusi yang demokratis, terlebih di tengah gelombang konflik yang terus menerpa.

Tunisia yang disebut-sebut sebagai negara pertama yang menginisiasi Arab Spring juga tak lepas dari runyamnya menata sosial politik setelah people power yang berhasil menggulingkan rezim Zine al-Abidine Ben Ali. Pemerintahan pasca-Ben Ali dipandang gagal menjamin kesejahteraan seperti kegagalan mengatasi pengangguran dan korupsi, serta masalah keamanan publik dari serangan ISIS.

Perang Sipil Suriah yang berlangsung dari 2011 sampai detik ini juga diawali dari gerakan people power yang berakhir runyam. Ketika itu massa pro-demokrasi menuntut reformasi, kebebasan, pengakhiran korupsi dan meminta Bashar Al Assad turun pada Maret 2011.

Assad memerintah Suriah sejak 2000, menggantikan ayahnya, Hafizh al-Assad. Jika ditotal, klan Assad lewat Partai Baath berkuasa selama 50 tahun terakhir. Aksi damai direspons dengan represi aparat hingga menyebabkan tewasnya beberapa pendemo. Di sisi lain, faksi-faksi oposisi Assad lainnya makin gencar menyerang Assad dan dengan mudah berubah situasinya menjadi Perang Sipil sampai sekarang.


Unjuk rasa Tiananmen 1989 di Cina adalah salah satu contoh dari people power yang kalah. Saat itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan dan terpusat di lapangan Tiananmen. Mereka melakukan aksi damai memprotes ketidakstabilan ekonomi dan korupsi di tubuh pemerintahan Beijing. Gerakan itu kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Apa yang dicita-citakan mahasiswa tak pernah terjadi. Cina merespons aksi damai dengan kekerasan yang mengakibatkan ratusan hingga ribuan orang tewas.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tony Firman
Editor: Nuran Wibisono
DarkLight