tirto.id - Presiden Jokowi meminta jajaran untuk memperbaiki permasalahan penyerapan garam produksi rakyat. Jokowi menyebut Indonesia sering impor garam karena kualitas garam Indonesia tidak memenuhi standar industri serta minimnya produksi garam.
Dalam rapat terbatas bertemakan 'Percepatan Penyerapan Garam Rakyat' yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10/2020) secara daring, Jokowi menyoroti dua persoalan dalam garam rakyat. Pertama, Jokowi menyebut masalah garam rakyat tidak terserap karena kualitas garam rakyat masih di bawah standar industri.
"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi, Senin.
Jokowi lantas menyampaikan data bahwa ada sekitar 738 ribu ton garam rakyat tidak terserap per 22 September 2020. Ia ingin garam tersebut dibeli rakyat.
"Data per 22 September data yang terima masih 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya hingga rakyat, garamnya bisa terbeli," kata Jokowi.
Kedua, Jokowi menyoroti rendahnya produksi garam rakyat. Ia menuturkan, kebutuhan garam nasional pada tahun 2020 mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Akan tetapi, produksi garam nasional hanya mencapai 2 juta ton. Indonesia pun harus mencari 2,9 juta ton. Pemerintah akhirnya memutuskan impor.
"Masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan enggak pernah ada penyelesaian," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi ingin agar jajaran mengambil langkah dengan memperhatikan ketersediaan lahan produksi, percepatan integrasi dan ekstensifikasinlahan garam rakyat di 10 provinsi produsen garam. Kemudian, pemerintah harusnbisa memperbaiki produksi hingga pasca produksi garam seperti ketersediaan gudang.
"Sekali lagi persiapan pengembangan hilirasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
