tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Setelah usulan itu terealisasi, Bamsoet yang awalnya berebut kursi pimpinan Partai Golkar sepakat mendukung Airlangga kembali merebut tampuk kekuasaan Partai Golkar.
“Terima kasih juga untuk ketua umum saya, Pak Airlangga Hartarto,” kata Bambang Soesatyo di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sehari berselang, pria disapa Bamsoet kembali menegaskan “Tidak ada lagi persaingan, [konflik] kita [saya dan Airlangga] sudah selesai.”
Persaingan yang dimaksud Bamsoet terkait perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar periode selanjutnya yang memanas sejak medio 2019. Meski Airlangga hanya menggantikan posisi Setya Novanto di tengah jalan, tapi masa jabatannya tetap akan berakhir pada saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Desember 2019.
Airlangga sendiri masih mengincar posisi ketua umum setelah memastikan diri maju dalam pemilihan di Munas 2019. Namun, beberapa kader Partai Golkar menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini gagal membawa Golkar sukses dalam pemilu legislatif 2019 lalu. Rangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum menjadi salah satu alasan desakan tersebut.
Bamsoet adalah satu nama paling kuat yang mendapat dukungan kader Partai Golkar untuk menggulingkan Airlangga. Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar ini juga mendukung percepatan Munas, yakni Munas luar biasa (Munaslub) pada bulan Oktober 2019.
Jika Munas dipercepat, ada kemungkinan Bamsoet--yang belum lama meletakan jabatan sebagai Ketua DPR, akan menang dari Airlangga. Salah satu poin positif bagi Bamsoet selama ini karena pamornya sebagai wakil rakyat.
Konflik keduanya makin meruncing. Pada Agustus 2019, terjadi pelemparan molotov ke kantor DPP Partai Golkar oleh orang tak dikenal. Ricuh di kantor DPP Partai Golkar belum selesai. Kali ini giliran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kubu Bamsoet yang membuat keributan.
Mereka mendatangi kantor DPP Partai Golkar dan mendesak agar rapat pleno diselenggarakan. Jika tidak, maka mereka akan menduduki kantor DPP Golkar. Usaha ini gagal. Tapi, kejadian sama terulang tiga hari kemudian,. Kali AMPG Bamsoet berhadapan dengan AMPG kubu Airlangga. Pengamanan polisi akhirnya berhasil meredakan keributan sebelum kontak fisik terjadi. Kubu Bamsoet pun membubarkan diri.
Awal September 2019, kubu Bamsoet hendak mengadakan pleno di kantor DPP Partai Golkar. Masih terbentur penjagaan kader Golkar kubu Airlangga dan polisi, akhirnya pleno batal digelar sesuai rencana awal. Rapat kemudian dihelat di Hotel Sultan. Dalam rapat pleno itu, kubu Bamsoet menghasilkan desakan kepada Airlangga untuk menggelar pleno.
Setelah Bamsoet resmi menjadi Ketua MPR, desakan pleno itu hilang kendati Airlangga belum merestuinya. Setelah Bamsoet sadar mendapat kursi Ketua MPR dari Golkar, sikapnya berubah 180 derajat. Dia setuju Munas tetap digelar Desember 2019 karena telah ada perjanjian antar keduanya.
"Untuk sementara ini, saya coolling down dulu. Memutuskan untuk mendukung pencalonan beliau (Airlangga)," jelas Bamsoet seperti dikutip Merdeka, Sabtu (28/9/2019). "Lain-lain biarlah saya, ketua umum (Airlangga), dan Tuhan yang tahu apa yang sudah kami membuat komitmen.”
Ditempa Konflik
Baik Bamsoet maupun Airlangga sudah bertemu Presiden Joko Widodo. Pendukung kedua kubu sama-sama mengklaim bahwa calon yang diusungnya mendapat restu Jokowi.
Bukan kali ini saja Golkar terlibat konflik dan melibatkan presiden dalam pusaran masalah. Sejak masih embrio, sebelum menjadi partai, Golkar sudah akrab dengan konflik.
“Golkar adalah gagasan Sukarno,” catat dosen di Universitas New South Wales Australia, David Reeve dalam buku Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika (2013) “Ia [Sukarno] merupakan orang yang meluncurkan gagasan Golkar ke dalam perpolitikan Indonesia.”
Secara konseptual, Golkar terdiri dari para golongan fungsional alias kelompok kerja/profesi. Saat itu dua kelompok profesi terbesar di masyakarat adalah petani dan buruh. Namun, gagasan Sukarno ini kemudian dibajak oleh Angkatan Darat.
Ketika Sukarno ingin membubarkan partai politik, golongan fungsional militer sudah menjamur. Sedangkan Sukarno, seperti yang ditulis Reeve, “belum membentuk [golongan] satu pun.” Golongan fungsional berganti istilah menjadi Golongan Karya pada 1958.
Menurut Suhardiman dan Ade Komaruddin Mochamad dalam Kupersembahkan Kepada Pengadilan Sejarah: Otobiografi Soehardiman (1993), Angkatan Darat saat itu membentuk beberapa organ seperti Koperasi Usaha Gotong Royong (KOSGORO) yang merupakan wadah perjuangan bagi sejumlah anggota Tentara Rakyat Indonesia Pelajar (TRIP) yang dipimpin oleh Kolonel Mas Isman pada 1957.
Ada juga Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang didirikan pada 3 Januari 1960 oleh Kolonel Sugandhi. Terakhir, sebelum Golkar benar-benar lahir, ada Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin dan didirikan Letnan Kolonel Suhardiman pada 1962.
Kelahiran Golkar 20 Oktober 1964 ditandai dengan bentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Ketua umum pertamanya adalah Djuhartono yang pernah aktif di militer dengan pangkat brigadir jenderal.
“Proses utama yang terlihat sejak 1957 hingga 1965 adalah perubahan dalam gagasan Golkar sebagai bentuk baru perwakilan yang diluncurkan oleh Sukarno menjadi sebuah senjata anti-PKI yang digunakan oleh Angkatan Darat dan sekutunya,” tulis Reeve.
Setelah Sukarno lengser akibat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto memanfaatkan Golkar menjadi kendaraan politiknya. Ia segera melakukan restrukturisasi Golkar pada 1969.
Selama Orde Baru, Golkar adalah partai yang paling berkuasa. Ia terus memenangkan pemilu sejak 1971 hingga 1997. Akbar Tandjung dalam The Golkar Way (2008) menulis: “Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan program pembangunan Orde Baru.”
Pada Mei 1998, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Pada masa inilah konflik kembali meledak di Golkar.
Harmoko, seperti yang dicatat Akbar, dipandang sebagai pengkhianat oleh kader Golkar pro-Soeharto. Desakan Munaslub pun muncul dari ormas-ormas yang bergabung dengan Golkar.
“Konflik politik di tubuh Golkar yang selama Soeharto berkuasa tidak pernah kelihatan tiba-tiba muncul ke permukaan,” tulis Akbar.
Setelah keruntuhan Orde Baru, banyak pihak memprediksi Golkar akan ikut tenggelam. Nyatanya, ia mampu bertahan. Namun konflik kembali mewarnai internal Golkar yang kali ini sudah mengusung sistem kepartaian.
Munaslub Golkar akhirnya digelar pada 11 Juli 1998. Persaingan ketat saat itu terjadi antara kubu perwakilan sipil Akbar Tandjung dengan perwakilan militer Jenderal Edi Sudradjat. Panglima ABRI yang hanya tiga bulan menjabat tersebut kalah dari Akbar. Pendukung Edi tidak terima.
Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional di Pusat Penelitian Politik Jakarta, Aisah Putri Budiarti mencatat, “Golkar semakin terpecah”.
“Hal ini ditandai, misalnya kemunculan partai baru, Partai Keadilan dan Persatuan, yang dideklarasikan oleh faksi Edi Sudradjat pada 15 Januari 1999,” tulis Aisah, dkk dalam Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi (2018).
Selain itu, MKGR yang dipimpin oleh Mien Sugandhi, istri Sugandhi, juga membentuk partai baru.
Konflik masih membara pada 2004. Kali ini, Akbar harus bersaing dengan Jusuf Kalla (JK) untuk posisi Ketua Umum Partai Golkar. Di bawah arahan Akbar, Golkar mestinya mendukung pasangan calon Wiranto-Salahuddin Wahid. Tapi, JK justru maju berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Jusuf Kalla diberhentikan sebagian penasihat Partai Golkar dan sembilan pengurus lain dipecat. Alasan Partai Golkar waktu itu, 10 orang itu dianggap tak patuh pada arahan partai.
Pilpres 2004 membawa kemenangan bagi SBY-JK. Konstelasi di Partai Golkar juga berubah seketika. Saat Munas VII Partai Golkar di Bali Desember 2004, JK justru berhasil mengalahkan Akbar dalam pemilihan, menjadikan partai itu lekat lagi dengan kekuasaan.
Sepuluh tahun berselang, konflik terkait pilpres kembali muncul. Aburizal Bakrie, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar, memutuskan agar partai mendukung paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akhirnya kalah dari paslon Jokowi-JK. Suara yang mendorong penolakan Aburizal atau Ical menjadi pimpinan Golkar pun menyeruak. Salah satu yang paling vokal adalah Agung Laksono.
Setelah Ical terpilih kembali melalui Munas Golkar di Bali November 2014, Agung membuat Munas tandingan di Ancol pada Desember 2014.
Pada 11 Januari 2016, konflik yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini masih panas. Kedua kubu dipanggil oleh Jokowi ke istana. Belum mereda, pada Februari 2016, giliran JK yang bertemu dengan keduanya.
Presiden-wakil presiden itu percaya, jika Partai Golkar tidak akur, maka pemerintahan sulit berjalan maksimal. Berdasar hasil Pileg 2014, Golkar beroleh suara nasional 14,75 persen, kedua terbanyak setelah PDI-P.
Setelah kedua kubu sepakat damai, Munas Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Tak genap dua tahun menjabat, pria kerap disapa Setnov itu ditangkap KPK dan digantikan Airlangga.
Saat menjabat dan hendak memasuki masa akhir kepemimpinan, Airlangga berseteru dengan Bamsoet. Satu pemandangan yang sudah biasa terjadi di Partai Golkar sejak masih jadi “golongan.”
Konflik Tak Bisa Kerdilkan Golkar
Meski dilanda konflik berkali-kali, Partai Golkar selalu bertahan di kancah politik Indonesia. Bukan sebagai partai kelas dua, melainkan bercokol di tiga besar perolehan suara nasional.
Di luar masalah konflik, ada pula problem korupsi. Pada periode 2014-2019, setidaknya ada 20 nama kader Partai Golkar mulai dari kepala daerah hingga anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Di antara 20 orang itu, Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham juga diciduk.
Tapi Partai Golkar masih mempertahankan posisinya. Ia memperoleh 12,31 persen suara nasional dan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak kedua. Lagi-lagi, setelah PDI-P. Kendati hasil ini turun dari perolehan lima tahun lalu, stabilitas posisi Partai Golkar tetap terjaga.
Jangankan mempertahankan suara, Golkar juga berhasil membina kadernya mendirikan partai sendiri dan meraih suara signifikan di Pileg 2019, misalnya Gerindra dan Nasdem.
Pasca-konvensi calon presiden Golkar pada 2004, Prabowo, Wiranto, dan Surya Paloh keluar dari Partai Golkar. Wiranto mendirikan Hanura pada 2006, Prabowo membentuk Gerindra tahun 2008, dan Surya Paloh melahirkan NasDem pada 2011. Pada 2014, ketiga partai itu sukses melenggang ke parlemen. Kali ini, hanya Gerindra dan Nasdem yang bertahan.
“Partai Golkar terbiasa dengan konflik. Oleh sebab itu kalau konflik kali ini nantinya melahirkan partai baru, ya wajar saja,” kata peneliti politik Populi Center Nico Harjanto, Sabtu (21/3/2015) seperti dilansir CNN. Saat itu Nico tengah menyinggung konflik Ical-Agung.
Masih dalam buku Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi (2018), peneliti politik Aisah Putri Budiarti menilai Golkar bisa bertahan karena pengalamannya sebagai partai yang tak bergantung pada figur tertentu. Pada akhirnya, itulah yang menyelamatkan Golkar.
“Usia organisasi yang sudah lama dan sumber generasi di Golkar yang tidak pernah surut menjadi kekuatan partai,” tegasnya.
Editor: Windu Jusuf
