tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan holding asuransi sebagai salah satu opsi penyelamatan Jiwasraya mulai dilakukan pertengahan Februari 2020.
"Holdingisasi kan baru ditandatangani prosesnya pada pertengahan Februari, dari situ baru bisa terlaksana. Memang kita harus ikuti langkah demi langkah dari pembentukan 'holding' itu sendiri," kata Erick di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2019) seperti dikutip Antara.
Dari pembentukan holding tersebut, Erick memperkirakan dapat mendatangkan dana segar (cash flow) sekitar Rp1,5 triliun - Rp2 triliun.
"Lalu pembentukan Jiwasraya Putra dimana nanti kita cari partner strategic untuk angkanya Rp1 triliun-Rp3 trilun dan tentu pembentukan 'holding' itu kalau kita tarik 4 tahun ke depan kan bisa sampai Rp8 triliun.
Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa Jiwasraya bakal berusaha untuk melikuidasi aset finansialnya yang ada di instrumen saham dan reksa dana.
"Hari ini kita deteksi valuasinya bisa sampai Rp2 triliun - Rp3 triliun, dengan konsep itu ya 'saving plan' bisa berjalan," ungkap Erick.
Selain holdingisasi, Erick juga akan melakukan restrukturisasi terhadap produk-produk Jiwasraya.
"Yang akan kita lakukan tentu dengan restrukturisasi dari tadinya (investasi di saham) yang bunganya tinggi jadi bunga yang 'real'. Bunga beneran, kalau itu bunga beneran kan 'cash flownya' akan terjamin dan dengan dana terkumpul itu tadi akan dikembalikan bertahap ke nasabah," jelas Erick.
Erick menyampaikan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus berkoordinasi untuk memastikan langkah penyelamatan yang dipilih pemerintah berjalan lancar.
Hal tersebut dilakukan agar Jiwasraya dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (gagal bayar) hingga Rp 12,4 triliun mulai Oktober-Desember 2019.
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
"Karena memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana tupoksi (tugas pokok dan fungsi) menteri BUMN adalah 'memerger' atau melikuidasi tapi Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) nanti kan untuk menjual atau menyuntikkan," ungkap Erick.
Erick juga mengaku masalah dan solusi terkini Jiwasraya akan dijelaskan ke DPR pada 20 Januari 2020.
"Nanti tanggal 20 ada pertemuan antara kami, Menteri Keuangan dan DPR, kita yang penting jelaskan secara terbuka transparan, yang pasti kita amat mempriortiaskan sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian ke nasabah," terangnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
