tirto.id - Syahdan, pada 21 Maret 1920, Tjipto Mangoenkoesoemo didapuk menjadi pembicara kunci dalam Kongres Sarekat Hindia (SH)—organisasi baru yang dianggap pelanjut visi Indische Partij. Kongres yang dihelat di Surakarta itu dihadiri sekitar seribu orang. Dedengkot-dedengkot pergerakan nasional seperti Haji Misbach dan Marco Kartodikromo pun turut hadir.
Sebelum acara dibuka dan Tjipto buka suara, suasana sudah tegang. Penyebabnya adalah pengumuman akan dipentaskannya ketoprak dengan lakon Ki Ageng Mangir karya Tjipto. Selain itu, muncul desas-desus bahwa akan ada penyerbuan terhadap kongres dan Tjipto akan ditangkap. Tak heran jika kongres tersebut dijaga ketat oleh polisi.
Ketika tiba waktunya, naiklah Tjipto ke podium. Tapi tak berapa lama ia justru turun lagi. Ia kemudian berdiri di tengah-tengah para peserta kongres. Dengan metafora yang gagah ia menjelaskan bahwa hal itu dilakukan supaya pidatonya lebih lantang terdengar hingga Kraton Kasunanan Surakarta dan Istana Gubernur Jenderal.
Kepada peserta kongres ia berseru tentang pentingnya hak berserikat. Juga ditegaskannya alasan utama SH dibentuk: membebaskan Hindia dari cengkeraman kolonialisme dan kuasa feodal. Lakon Ki Ageng Mangir tak jadi dipentaskan, tapi sebagai gantinya Tjipto menceritakan kisah itu dalam pidatonya.
Sosok Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah musuh politik Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam. Wanabaya adalah seorang prajurit yang diangkat sebagai pemimpin masyarakat Desa Mangir yang tak mau tunduk pada Panembahan Senopati. Karena itulah keduanya berseteru.
Demi menyingkirkan penghalang kekuasaannya, sang raja bersiasat. Ia meminta putrinya menyamar jadi ronggeng untuk memikat hati Wanabaya. Singkat cerita, rencana itu berhasil dan Wanabaya pun menikah dengan sang putri. Suatu kali, Panembahan Senopati meminta putrinya mengajak Wanabaya untuk sowan ke kraton.
Raja juga memberikan syarat, Wanabaya dilarang membawa pasukan atau pengawal bersenjata. Tanpa curiga Wanabaya menyetujuinya.
“Dan diluluskanlah jalannya Ki Ageng itu menghadap maha Raja. Akhirnya setelah Ki Ageng sampai ke hadapan maha Raja dan di tengah ia mengujung lutut, ngabekti, maka tiba-tiba dibunuhnyalah Ki Ageng itu oleh maha Raja,” tutur Tjipto sebagaimana dikutip oleh Sismadi Sasrosiswojo, wartawan surat kabar Persatoean Hindia.
Bungah sekali hati Panembahan Senopati karena bisa menyingkirkan seterunya. Suatu kelakuan yang oleh Tjipto dipandang sebagai “laku cidera” yang hina dan pengecut. Orang boleh menganggap Panembahan Senopati sebagai raja besar pendiri Mataram, tapi di matanya ia sama sekali bukan kesatria.
Tentu saja cerita itu bukan sekadar pemanis pidato atau cerita sisipan belaka. Ada sasaran lebih serius yang dibidik oleh Tjipto: dekadensi kekuasaan raja-raja di Vorstenlanden atau wilayah-wilayah yang berada di bawah empat otoritas monarki Jawa pecahan dinasti Mataram Islam. Menurut amatan akademikus Takashi Shiraishi, melalui cerita itu Tjipto bermaksud menggugah jiwa kaum kromo untuk mengubah keadaan.
“Jika pendirinya saja sudah ksatria gadungan, maka seluruh keturunannya, termasuk Susuhunan Pakubuwana X dan Mangkunegara VII juga ksatria gadungan. Klaim moral dan historis raja-raja Mataram atas kerajaan oleh karenanya perlu ditolak,” tulis Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997, hlm. 248).
Atmosfer Surakarta yang sudah tegang kian memanas usai kongres SH. Polarisasi masyarakat pun menguat. Para aktivis nasionalis radikal segera berdiri di belakang Tjipto. Sementara kelompok pro-kerajaan—juga birokrat kolonial yang mengambil untung dari langgengnya feodalisme—tentu saja muntab. Pangeran Hadiwidjojo, pemimpin perkumpulan para pangeran Kasunanan Surakarta, sampai mengerahkan telik sandi untuk memata-matai Tjipto dan SH.
Kelompok pro-kerajaan menuduh Tjipto sudah gila. Bahkan, ia dan Haji Misbach diisukan telah membentuk perkumpulan rahasia. Maka beredarlah desas-desus yang mengatakan bahwa kelompok Tjipto berencana membunuh Sunan Pakubuwono X.
Meski sumbernya sumir, Pangeran Hadiwidjojo tetap memercayainya. Ia pun mengerahkan personil polisi kolonial dalam jumlah besar untuk mengamankan berbagai penjuru Kota Surakarta saat perayaan ulang tahun Sunan. Kemudian terbukti bahwa itu hanyalah kabar bohong. Tapi kecerobohan itu terlanjur masuk berita dan justru jadi amunisi tambahan bagi Tjipto untuk menyerang para aristokrat itu.
Kebobrokan Feodalisme dan Dekadensi di Vorstenlanden
Ketegangan antara Tjipto dan Kasusunanan berhulu dari kampanye anti-raja yang diinisiasi oleh Tjipto sejak Juni 1919. Kampanye itu dimulai tak lama setelah aparat kolonial menumpas aksi mogok buruh perkebunan di Nglungge dan Tegalgondo. Mereka juga menangkapi para aktivis pergerakan yang dituduh sebagai penghasut, termasuk Haji Misbach.
Pemerintah kolonial salah jika mengira perlawanan akan selesai, nyatanya Tjipto membuka medan tempur baru melalui surat kabar Panggoegah dan Volksraad. Dalam bukunya, Shiraishi menyebut polemik baru yang dibikin Tjipto itu sebagai kampanye anti-raja.
“Dalam kampanyenya, ia menyerang tiga serangkai: Sunan, pemerintah, dan perkebunan. Tetapi, serangannya terutama ditujukan kepada Sunan, disusul kepada pemerintah, dan perkebunan sebagai sasaran terakhir,” tulis Shiraishi.
Poin Tjipto adalah menunjukkan bahwa musabab utama pemogokan bukan karena hasutan para aktivis pergerakan seperti dirinya atau Haji Misbach. Namun, karena keadaan penghidupan di perdesaan dan perkebunan itu sudah demikian dekaden sebelum mereka datang. Akar semua itu adalah beban untuk menghidupi dua kraton, yakni Kasunanan dan Mangkunegaran, beserta tradisi dan upacara-upacaranya.
Meski penetrasi kolonial sudah masuk ke Vorstenlanden, dalam banyak hal daerah itu masih diatur oleh para raja dan aristokrat sebagaimana tradisi yang berkembang sejak masa prakolonial.
Di Surakarta, kraton menarik pajak tanah hingga seperempat penghasilan pertahun rakyatnya. Selain itu, rakyat juga dibebani beberapa bentuk kerja wajib—mulai dari ronda hingga perbaikan jalan—untuk kepentingan desa, kraton, bahkan juga perkebunan partikelir. Rakyat tak punya pilihan karena diancam bermacam sanksi jika mangkir.
“Apabila seorang petani begitu bodoh untuk menolak bekerja paksa maka hak atas tanahnya bisa dicabut, suatu hal yang memang pernah terjadi,” tulis Larson dalam Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942 (1990, hlm. 157).
Sejak 1918, perekonomian Hindia Belanda sedang memburuk. Standar hidup, khususnya di Jawa, merosot karena inflasi tinggi, sementara pendapatan cenderung stagnan. Ancaman kelaparan pun merebak karena masifnya alih fungsi lahan dari pertanian padi jadi perkebunan tebu. Tjipto bahkan sudah mengecam ketidakbecusan pemerintah kolonial mengatasi krisis itu pada Februari 1919, sebelum ia memulai kampanye anti-raja.
Dalam pandangan Tjipto, beban rakyat untuk menjunjung “kebesaran” Kraton Surakarta adalah nonsens, karena Sunan maupun Mangkunegara justru mandul secara politik. Bahkan, ia menyebut Amangkurat II dan keturunannya yang bertahta di Vorstenlanden tidak lebih dari budak-budak Kompeni.
Bagaimana tidak, kedaulatan absolut kerajaan-kerajaan pecahan Mataram memang sudah luntur sejak Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 1755. Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tetap merdeka, tapi sejak itu keduanya dalam pengawasan dan proteksi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pusat kuasa di Jawa bukan lagi Mataram, tapi Batavia.
Larson dalam bukunya (hlm. 18) menyebut, “Sepanjang sisa abad xix kedua istana ini ditinggalkan dengan diberi sekelumit semi-otonomi—sedih, impoten dan semakin lama menjadi anakronistis.”
Maka bagi Tjipto, memelihara dua kraton beserta kemewahan raja-rajanya dan tradisinya adalah pemborosan dan tak adil bagi kaum kromo.
“Oleh karena itulah, kemegahan dan pameran berkebalikan dengan kekuasaan yang sesungguhnya, dan memang pesta-pesta serta upacara yang megah itu telah digunakan untuk menyembunyikan ketidakberdayaan mereka. Tetapi, pertunjukan ini penting untuk memberi kesan pada kuli-kuli Jawa itu bahwa raja mereka masih sama sesuai dengan gelarnya: pakunya dunia,” tegas Tjipto dalam pidatonya di hadapan Voklsraad pada 26 Juni 1919, sebagaimana dikutip Shiraishi (hlm. 240).
Berakhir dengan Pengasingan
Akademikus Savitri Scherer dalam Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX (2012) menyebut bahwa pidato Tjipto itu adalah kritik paling berani dan paling menghancurkan martabat Sunan Pakubuwono X yang pernah dilontarkan seorang bumiputra.
“Tjipto juga menyatakan betapa berbahayanya seorang penguasa seperti itu karena ia dapat menyalahgunakan kekuasaan semaunya tanpa ada kekuasaan yang lebih tinggi yang mampu mencegahnya [...] dalam kerangka sosial dan politik Jawa,” tulis Savitri (hlm. 125).
Meski demikian, Tjipto sadar betul bahwa tak mungkin melikuidasi atau meleburkan kraton-kraton pecahan Mataram ke dalam hierarki birokrasi kolonial. Maka itu, dalam Panggoegah edisi 9 dan 16 Juni, Tjipto mula-mula mengusulkan agar pajak perusahaan garam, candu, dan rumah gadai, serta penjagalan hewan yang semula dipungut oleh pemerintah kolonial dialihkan kepada Kasunanan.
Namun, Kasunanan diminta untuk melakukan penghematan melalui pengurangan jumlah pegawai dan menghapus pasukan pengawal. Para pangeran dan kerabat Sunan bisa juga diserap sebagai pegawai kolonial yang digaji Belanda. Lantas dalam pidatonya di Volksraad pada 26 Juni ia juga mengusulkan agar Madiun dan Kediri—yang dianeksasi Belanda usai Perang Diponegoro 1830—dikembalikan kepada Kasunanan.
“Atau, kalau semua usul ini gagal, baik Susuhunan maupun Prangwedono [Mangkunegara] dapat menyerahkan tahtanya saja dan dipensiunkan dengan f2000 sebulan,” tulis Larson mengutip pidato Tjipto (hlm. 175).
Telinga para aristokrat Surakarta memerah oleh seruan Tjipto yang blak-blakan itu. Selain menodai kesucian lambang kekuasaan Jawa tertinggi yang masih eksis, Tjipto bahkan juga dianggap ancaman bagi rezim rust en orde. Segera setelah itu Tjipto jadi sasaran caci maki barisan pendukung Kasunanan.
Ironisnya, kelompok pro-kerajaan yang cukup kuat justru datang dari organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Serangan terhadap Tjipto terutama dilancarkan melalui media-media yang berafiliasi dengan Budi Utomo seperti Darma Kanda, Djawi Kanda, dan Djawi Hiswara. Mereka balik menuduh Tjipto punya agenda terselubung dan bahkan mencapnya gila.
Bahkan, sebuah organisasi juga dibentuk khusus untuk menangkis Tjipto.
“Masyarakat Kesunanan Surakarta mempersatukan diri mempertahankan Sunan mereka dan membentuk sebuah panitia, ‘Komite Rakyat Kesunanan’. Komite itu dipimpin oleh H. Samanhoedi, seorang pedagang batik yang kaya dari Sarekat Dagang Islam zaman dulu [...] Pemerintah kolonial menggunakan kesempatan ini untuk mengutuk Tjipto dengan cara menyangkutkannya pada berbagai pemberontakan petani,” tulis Savitri (hlm. 127-128).
Berbagai kecaman itu tak membuat Tjipto mundur, ia bahkan terus menyerukan kampanyenya hingga memuncak pada Kongres Sarekat Hindia tahun 1920. Ketegangan itu berbuntut merebaknya fitnah bahwa ia sedang menggalang kekuatan untuk membunuh Sunan Pakubuwono X di saat merayakan ambal warsa.
Ujungnya, Tjipto didepak dari Volksraad dan kemudian dilarang mukim di daerah-daerah berbahasa Jawa pada 1920. Ia kemudian menetap di Bandung dan perlahan mengundurkan diri dari politik.
Editor: Irfan Teguh
