tirto.id - Dalam suasana Perang Dunia II, muncul keinginan di antara negara-negara Arab di Timur Tengah untuk mendirikan organisasi. Harapannya, organisasi tersebut bisa mewadahi program-program politik, budaya, sosial, ekonomi, hingga sebagai penengah jika ada perselisihan di antara negara Arab maupun dengan pihak ketiga.
Gagasan itu didukung Inggris pada 1942. Motifnya, Inggris ingin menggalang negara-negara Arab untuk ikut bergabung dengan pihak Sekutu. Namun negara-negara Arab tidak begitu berminat dengan ajakan Inggris untuk naik ke oktagon Perang Dunia II.
Keengganan itu muncul karena di saat yang bersamaan semangat antikolonialisme sedang mekar di sebagian besar negara-negara Arab. Mesir saat itu masih menjadi negara boneka imperialis di bawah Protektorat Britania (1882-1952). Sementara Yordania, Bahrain, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar dijajah Inggris; Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Suriah dijajah Perancis.
Negara-negara Arab, dalam catatan Council of Foreign Relation, justru melihat dukungan Inggris ini sebagai motivasi untuk segera membentuk kesatuan pan-Arab yang akan meningkatkan dukungan bagi orang-orang Arab Palestina. Proses ini memuncak pada 1944 saat Protokol Alexandria, sebagai cetak biru pendirian Liga Arab, ditandatangani lima negara, yaitu Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Transjordan (kini Yordania), Yaman, dan Arab Saudi.
Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum Perang Dunia II usai, pada 22 Maret 1945, tepat hari ini 74 tahun lalu, kelima negara Arab itu resmi mendirikan Al-Jāmiʿa Al-'Arabīyah atau Liga Arab di Kairo.
Liga Arab dipimpin sekretaris jenderal. Jabatan lainnya adalah badan administrasi liga dan badan eksekutif dewan serta dewan menteri khusus. Badan tertinggi liga adalah Dewan Liga, yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Perwakilan itu bisa menteri luar negeri atau menunjuk delegasi sendiri. Dewan bertemu dua kali dalam setahun di tiap bulan Maret dan September serta dapat mengadakan sesi pertemuan khusus jika ada permintaan dari dua negara anggota.
Di awal pendirian liga, masalah yang dibahas adalah seputar pembebasan negara-negara Arab dari kolonialisme serta mencegah komunitas Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara Israel. Lalu berlanjut ke perjanjian kerja sama militer dan ekonomi.
Delapan tahun setelah pembentukan liga, keanggotaannya bertambah. Mulai dari Libya (1953); Sudan (1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962); Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (1971); Mauritania (1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO, 1976); Djibouti (1977); dan Komoro (1993).
Tak Sanggup Bersatu
Roberto M. Rodriguez dalam The Successes and Failuresof the Arab League (2015) mencatat sejumlah pencapaian dari terbentuknya Liga Arab. Contohnya seperti pendirian Arab Telecommunications Union pada 1953; Arab Postal Union pada 1954; Arab Development Bank (kemudian menjadi Arab Financial Organization) pada 1959; Organisasi Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Liga Arab (ALECSO) pada 1964; dan Arab Common Market pada 1965.
Dalam kancah politik, organisasi ini mendukung kedaulatan dan kemerdekaan negara anggota dari kekuatan Barat. Pada 1945 Liga Arab mendukung Suriah dan Lebanon mengakhiri penjajahan Perancis dan mendukung kemerdekaan Libya. Pada 1961 mendukung Tunisia dalam konfliknya dengan Perancis. Saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya dan membentuk negara Yahudi pada 1948, lima negara pendiri bertempur melawan Israel dalam Perang Arab-Israel 1948. Konflik itu menandai aksi besar pertama persembahan Liga Arab.
Berikutnya, aksi boikot minyak kepada negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Arab-Israel 1973 menjadi salah satu pencapaian Liga Arab yang mencolok dunia. Pemberian mandat Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil dari semua rakyat Palestina juga lahir dari keputusan Liga Arab pada 1979.
Tetapi masalahnya, ketika konflik terjadi di antara negara anggota, Liga Arab mendadak tak punya taji. Liga Arab tidak pernah menjadi sebuah badan yang benar-benar mampu mempersatukan negara-negara Arab. Anggotanya terdiri dari negara-negara miskin dan yang super kaya, republik revolusioner dan monarki, negara-negara pro-Barat dan anti-Barat.
Sejak Liga Arab gagal membendung berdirinya negara Israel dan melancarkan perang Arab-Israel (1948, 1967, dan 1973) yang berakhir kekalahan dan Palestina makin merugi, sederet kekacauan lainnya terus terjadi di dalam tubuh Liga Arab.
Mesir pernah dikucilkan Liga Arab gara-gara Presiden Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel pada 26 Maret 1979. Negara-negara Arab sangat menentang perjanjian damai dengan Israel itu. Anggota Liga Arab bertemu di Baghdad dan sepakat menangguhkan Mesir dari keanggotaan Liga Arab dan memindahkan Sekretariat Liga Arab dari Kairo ke Tunisia. Mesir kembali ke Liga Arab pada 1989 dan kantor pusatnya kembali ke Kairo di tahun berikutnya.
Dalam kasus krisis Suriah dan Lebanon selama 29 tahun (1976-2005), tentara Suriah menduduki Lebanon. Mulanya, tentara Suriah masuk Lebanon sebagai pasukan perdamaian Arab di saat Lebanon dilanda perang saudara. Liga Arab sudah bergerak dengan mengirim pasukan perdamaian, tetapi diusir pasukan Suriah.
Tentara Suriah bertempur sengit dengan pasukan Israel dan faksi-faksi di Lebanon. Pada puncaknya, jumlah tentara Suriah di Lebanon mencapai lebih dari 30.000 personel sampai keterusan mendominasi kehidupan politik dan ekonomi Lebanon. Presiden Lebanon Elias Sarkis pernah mengadukan permasalahan itu secara resmi di KTT Liga Arab di Maroko pada 1982, namun tak banyak mengubah keadaan di lapangan.
Polarisasi antar anggota Liga Arab makin kentara saat Musim Semi Arab (Arab Spring) di mana gelombang revolusi menyapu Tunisia, Mesir, Libya Yaman, Suriah, hingga Bahrain sepanjang akhir 2010 hingga 2012. Gerakan akar rumput di negara-negara Arab ini menuntut dimulainya demokratisasi politik dibarengi perbaikan di bidang hak asasi manusia, ekonomi, serta penghapusan korupsi, kleptokrasi, hingga sektarianisme.
Di Mesir, gerakan musim semi telah menggulingkan rezim diktator Hosni Mubarak pada 2011. Tetapi setelah itu muncul krisis politik dengan Ikhwanul Muslimin lewat Muhammad Mursi yang menggantikan Mubarak. Militer di bawah Jenderal Abdel Fattah el-Sisi mengambil alih kuasa pada 2014. Di titik ini, anggota Liga Arab terpecah dan tensinya menegang. Arab Saudi dan Mesir menyebut gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, tetapi Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin.
Gara-gara dukungan Qatar ke kelompok Ikhwanul Muslimin, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dan semua hubungan darat dan udara dengan Qatar pada Juni 2017. Keempat negara itu kompak menuduh Qatar merusak kestabilan wilayah. Mereka turut mengatakan Qatar mendukung kelompok teroris lainnya. Qatar berulang kali membantah keras telah mendanai kelompok ekstremis. Semua negara yang disebutkan itu adalah anggota Liga Arab.
Saat Perang Saudara Suriah meletus pada 2011, dukungan anggota negara Arab terpecah. Negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat macam Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memusuhi Presiden Bashar al-Assad dan mendukung kelompok oposisi untuk menggulingkannya. Keanggotaan Suriah dalam Liga Arab dibekukan sejak awal kerusuhan. Sampai Februari 2019, belum ada konsensus di antara anggota Liga Arab untuk mengembalikan status keanggotaan Suriah.
Di Libya, musim semi Arab 2011 ditandai dengan unjuk rasa masal yang menginginkan pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, mundur dari jabatannya. Qaddafi merespon dengan keras para penentangnya sampai akhirnya memantik perang sipil.
Liga Arab memilih mengambil sikap melindungi kelompok oposisi dan turut menginginkan agar Qaddafi sebaiknya mundur. Pada Maret 2011 Liga Arab memberlakukan zona larangan terbang di langit Libya dengan harapan menghentikan serangan udara Qaddafi pada rakyatnya sendiri. Dalam perkembangannya zona larangan terbang berkembang menjadi semacam legitimasi bagi Barat untuk mengintervensi Libya dan menggulingkan Qaddafi pada Agustus 2011.
Perselisihan antara Hamas dan Fatah dalam hal perjuangan kemerdekaan Palestina juga menyeret anggota Liga Arab untuk membela dan memberi dukungan di antara keduanya. Saat krisis Hamas dan Fatah memuncak pada 2007—di mana Hamas mengambil alih wilayah Gaza—sikap Mesir, Yordania, dan Arab Saudi mendukung kubu Fatah yang dipimpin Mahmoud Abbas sekaligus Presiden Otoritas Palestina. Sedangkan Suriah mendukung kedua faksi sekaligus.
Carut marut persatuan Liga Arab termasuk tercermin saat Perang Teluk II (1990-1991). Perang itu dipicu invasi Irak era Saddam Husein atas Kuwait pada 1990 karena perselisihan minyak dan politik. Dunia internasional, atas pengaruh Amerika Serikat, kemudian mengembargo perdagangan dengan Irak. Pada gilirannya, Kuwait didukung mayoritas negara Arab seperti Mesir, Suriah, Maroko, Qatar, Bahrain, Lebanon, dan ditambah pasukan asing pimpinan Amerika Serikat menyikat Irak dalam Perang Teluk.
Kegagalan Lebih Menonjol
Lemahnya Liga Arab setidaknya diakui sendiri oleh anggotanya. Dilansir dari Al Arabiya, Maroko pada 2016 pernah memutuskan menunda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan Liga Arab sekaligus mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menjadi tuan rumah acara tersebut. Kementerian Luar Negeri Maroko mengatakan bahwa pertemuan macam itu hanya menghasilkan basa-basi dan memberikan kesan palsu tentang cita-cita persatuan Arab. KTT tersebut akhirnya dihelat di Mauritania dan hanya dihadiri tujuh dari 22 pemimpin anggota Liga Arab.
Salah satu kenapa Liga Arab tampak ompong dan tidak begitu berguna dalam urusan konflik internal, menurut Rodriguez, adalah karena pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus dan kerap berseberangan.
Dalam sebuah organisasi yang beroperasi berdasarkan konsensus, satu suara yang berbeda dari salah satu anggota cukup untuk menghindari tercapainya suara bulat. Hal itu termaktub dalam Pasal 12 dalam Piagam Liga Arab, berbunyi: "keputusan bulat Dewan akan mengikat semua negara anggota Liga; keputusan mayoritas hanya akan mengikat negara-negara yang telah menerimanya.”
Maka tidak berlebihan jika menyebut kegagalan Liga Arab lebih menonjol dibanding kesuksesan yang pernah mereka capai.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
