tirto.id - Menindaklanjuti hasil kerja dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian pegiat hak asasi manusia Munir Said Thalib, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pihaknya telah serius menangani perkara tersebut.
"Oleh karena itu saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan juga serius, sungguh serius utamanya dalam konteks penegakan hukum," kata Presiden RI ke-6 itu saat konferensi pers di Pendopo Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016).
Pada masa pemerintahannya, pria yang akrab disapa SBY itu berdalih, semua pihak yang menyelidiki dan menangani kasus TPF Munir bekerja sesuai dengan kewenangan pejabat eksekutif dan ketentuan penegakan hukum.
"Tentu yang kami lakukan dulu ada sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," tuturnya sebagaimana dilansir Antara.
Karenanya, dalam konferensi pers itu SBY menuturkan, kesempatan kali ini merupakan momentum untuk menjernihkan pemberitaan yang ada. "Kewajiban kami memberikan penjelasan sesuai dengan konteksnya untuk diketahui publik," ujarnya. Sebabnya, menurut SBY, sebagian pemberitaan ada pada konteks yang tepat namun sebagian lagi bergeser pada pemberitaan yang bernuansa politik.
"Saya baca dengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar itu kontekstual. Memang itulah kalau kita bicara tentang TPF Munir: temuannya dan rekomendasinya. Tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik," katanya.
Sebelumnya, SBY memberikan pesan melalui Twitter-nya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai upaya yang pemerintah lakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir, termasuk saat SBY menjabat sebagai Presiden RI ke-6. "Saya memenuhi janji saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dua sampai tiga hari sejak pesan twitter saya sampaikan," ujarnya soal konferensi pers ini.
Sebagaimana diberitakan Antara, melalui akun @SBYudhoyono di Jakarta, Senin (24/10/2016), SBY mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta proses hukum dijalankan jika ada bukti baru dalam kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. "Dan kalau memang ada novum baru ya diproses hukum," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta.
Kasus Munir kembali mengemuka ketika Komisi Informasi Publik memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan meminta pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tersebut.
Aktivis hak asasi manusia serta pendiri lembaga KontraS dan Imparsial, Munir Said Thalib, meninggal dunia di dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 yang sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
