SBY Bertanya, Adian Napitupulu Menjawab

tirto.id - Sepekan sebelum Pilkada DKI Jakarta digelar, politik di ibu kota memanas. Kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan rumah pemberian negara di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017) sore didatangi ratusan pengunjuk rasa. Para demonstran menolak isu SARA dan pengadu domba rakyat.

Polisi lantas membubarkan paksa unjuk rasa tak berizin itu dan mengamankan mobil Nissan Terrano hitam bernomor polisi B 2124 ZO.

Merespons unjuk rasa itu, di akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, SBY menulis, “Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*"

“Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*,” cuitnya lagi.

“Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*,” cuitnya lagi.

SBY merasa teraniaya dengan demo itu.

Sejurus kemudian, DPP Partai Demokrat secara resmi membuat pernyataan melalui juru bicaranya, Rachlan Nashidik, pada Selasa petang lalu. Rachlan menyayangkan aksi yang ditengarai salah alamat itu.

"Menyesalkan aksi unjuk rasa ke kediaman Presiden RI ke 6 yang dilindungi UU seperti berlaku pada Presiden-Presiden RI yang lain. Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat," lanjut Rachlan.

Rachlan bahkan melempar tudingan kepada anggota Staf Kepresidenan, Teten Masduki dan mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai aktor intelektual di balik demo tersebut. Alasannya, Teten dan Antasari hadir dalam pertemuan mahasiswa di Cibubur. Sementara para demonstran itu adalah mahasiswa yang ikut dalam pertemuan itu.

"Kenapa aparat hukum terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif. Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur di mana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan," katanya.

Selain tudingan itu, di media sosial sebuah foto mobil Nissan Terrano bernomor polisi B 2124 ZO menjadi viral. Mobil itu disinyalir mengangkut nasi bungkus untuk para demonstran. Beredar kabar pula sang empu mobil adalah politisi PDIP, Adian Napitupulu.

Namun Adian membantah mobil itu miliknya. "Bukan," kata Adian kepada ANTARA News, Selasa (7/2).

Menurut Adian mobilnya bernomor polisi AD 1 AN, termasuk dalam wilayah hukum Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut situsweb pajak kendaraan kendaraan provinsi Jawa Tengah, nomor polisi tersebut memang ada. Mobil itu berjenis minibus, bermerek Nissan Terrano berwarna hitam. Namun, situsweb tersebut tak menyebutkan nama pemilik kendaraan ini.

Dalam pernyataannya, Selasa ini, Adian mengakui menghadiri acara Jambore Nasional Mahasiswa di Cibubur sebagaimana ditudingkan kepadanya. Tapi ia menampik tudingan yang menyebutkan kehadirannya di acara itu sebagai pembicara.

"Saya datang bersama Istri saya, saya hanya bertemu dengan mahasiswa dari beberapa daerah yang ingin menyampaikan permasalahan di daerahnya, karena itu bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR," dalih Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Adian justru menyarankan agar SBY tidak mengkhawatirkan demonstrasi mahasiswa di sekitar rumahnya. "Baiknya SBY tidak perlu takut dan mengecam mahasiswa yang hanya bermodalkan spanduk dan pengeras suara dengan tuntutan yang 1.000 persen masuk di akal," kata Adian.

Soal isu SARA dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, Adian juga pernah membuat pernyataan. Ia menyampaikan jika isu SARA menang dalam Pilkada DKI hal itu membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

"Kalau memenangkan selain Ahok berarti memenangkan isu SARA, itu berbahaya. Itu pilihannya, apa lagi? Yang selama ini diserang isu SARA adalah Ahok. Kalau dia kalah, isu SARA yang menang, maka itu kekalahan buat demokrasi," paparnya, Kamis (29/9/2016).

Mantan aktivis 1998 ini menambahkan, isu SARA tidak bisa membangun demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, ujarnya, demokrasi selalu dibangun dari kesetaraan dan melihat seluruh perbedaan sebagai kekayaan, bukan justru menjadi kelemahan.

Perlu diketahui pernyataan itu disampaikan Adian, sembilan hari setelah Ahok memastikan diri diusung PDIP pada 20 September 2016. Sejak itulah Adian mulai mengeluarkan pernyataan politisnya terkait pencalonan Ahok.

Namun ketika Ahok belum secara resmi diusung PDIP dalam pencalonan gubernur DKI, Adian vokal mengritik sejumlah langkah politik Ahok. Ia bahkan menolak memenuhi undangan Teman Ahok yang berencana memverifikasi 1 Juta KTP pada akhir Juni 2016 lalu.

"Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan melalui telepon, karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak-tebak buah manggis," ujarnya.

Apakah SBY juga tebak-tebak buah manggis soal demo itu, Adian?