tirto.id - Satgas Pangan Polri mengawasi proses pendistribusian program beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal itu guna menjaga harga beras di pasaran tetap stabil.
"Untuk langkah-langkah dari Satgas Pangan Polri sendiri dalam menjaga stabilitas harga beras yakni dengan melakukan pendampingan, pengawasan proses pendistribusian program beras SPHP," kata Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
Whisnu mengatakan Satgas Pangan Polri memantau gudang-gudang penyimpanan beras untuk memastikan tak ada penimbunan bahan pokok tersebut.
"Memonitor gudang-gudang penyimpanan beras sebagai bentuk antisipasi terjadinya penimbunan oleh spekulan dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan terhambatnya proses jalur distribusi beras ke masyarakat," kata dia.
Whisnu mencatat stok indikatif cadangan beras pemerintah (CBP) berdasar data Bulog sebanyak 1,7 juta ton beras. Sementara pada itu, pada 4 Oktober 2023, sebanyak 27.000 ton beras dari 2 juta ton beras yang diimpor dari Vietnam telah dibongkar.
Whisnu menambahkan Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di sejumlah zona wilayah. Misalnya, zona wilayah A yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan NTB memiliki HET Rp10.900.
Lalu, zona wilayah B yang meliputi Kalimantan, NTT, dan Sumatera lainnya memiliki HET Rp11.500. Kemudian, zona wilayah C yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki HET Rp11.800.
Whisnu melaporkan Satgas Pangan Polri telah memproses 10 laporan yang berkaitan dengan komoditi beras sejak Januari-Oktober 2023. Para tersangka tersebar di wilayah Banten dan Jawa Barat.
"Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan melakukan repacking dan pengoplosan," kata dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Gilang Ramadhan
