tirto.id - Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengundang pihak swasta terlibat dalam proyek Kereta Api Ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Fase II.
Keputusan mengenai pemakaian skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tersebut dinyatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pada hari ini.
"Sudah diputuskan [proyek LRT] fase dua kita launching dengan skema sollicitatie [aplikasi] KPBU, Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Kami ingin Badan Usaha terlibat. Untuk ini, kami buka prosesnya," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/5/2018).
Pemakaian skema KPBU tersebut berbeda dengan penggarapan proyek LRT Jakarta fase sebelumnya yang dilakukan langsung oleh salah satu BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sandiaga menjelaskan pembangunan proyek LRT Jakarta fase dua akan menghubungkan Velodrome di Rawamangun ke Tanah Abang. Saat ini, prosesnya masih di tahap uji publik dan menunggu masukan dari dunia usaha.
"Kami terima masukan dari dunia usaha untuk memberikan tawaran proposal sollicitatie [aplikasi] terhadap proyek fase dua yang akan menghubungkan Velodrome ke Matraman dan Matraman ke Tanah Abang," ujar Sandiaga.
Direktur Utama Jakpro Satya Heragandhi menambahkan perusahaannya akan memberikan informasi semaksimal mungkin kepada pihak swasta yang berminat terlibat di proyek LRT Jakarta.
"Supaya mereka memiliki pemahanan lengkap mengenai risiko dan cara memitigasinya semaksimal mungkin. Jadi kalau risikonya teridentifikasi agar mereka masuk dengan optimal," ujarnya.
Satya mencatat anggaran pembangunan LRT Jakarta fase II akan mencapai 600 Juta dolar AS. Dengan dana itu, ditargetkan terbangun jalur LRT sepanjang 11,8 kilometer.
“Angka ini kemahalan atau tidak, tergantung dari [penilaian] investor. Kalau investor melihat ini adalah anggaran untuk membangun dari titik ini ke titik ini ya mereka akan masuk," kata Satya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
