tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik usulan Ratu Prabu Group yang berniat membuat proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) sepanjang hampir 500 kilometer di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, pemerintah daerah saat ini sedang memberikan kesempatan bagi Ratu Prabu untuk mengurus perizinan. Guna merealisasikan usulan pembangunan kereta ringan itu, Ratu Prabu harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek).
“Kami berkoordinasi tentunya kalau ada yang mau berinvestasi di DKI Jakarta,” ucap Sandiaga di Pasaraya Blok M, Jakarta pada Selasa (9/1/2018) petang.
Lebih lanjut, Sandiaga mengaku bahagia saat mengetahui Ratu Prabu berinisiatif untuk melakukan investasi besar pada sektor transportasi di DKI Jakarta. “Kita di pemerintah provinsi sih senang saja kalau ada yang mau investasi di bidang transportasi, dan akan menggalang dana begitu banyak tanpa membebani anggaran pemerintah,” jelas Sandiaga.
Saat disinggung mengenai upaya penyelarasan yang bakal dilakukan antara kereta ringan usulan Ratu Prabu dengan yang saat ini tengah dikerjakan Adhi Karya dan Jakpro, Sandiaga tidak berkomentar banyak.
Menurut Sandiaga, sinergi tersebut merupakan domain dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Harus dikombinasikan. Tapi itu nanti di Kemenhub,” ucap Sandiaga.
Dalam kesempatan lain, Presiden Direktur Ratu Prabu Group Burhanuddin Bur Maras mengklaim sambutan baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tak lain karena latar belakang Sandiaga sebagai pengusaha.
“Beliau mengerti betul dengan apa yang saya kerjakan. Dia orang bisnis, dan dengan bisnisnya dia melonjak jadi miliuner. Dia tahu bagaimana menciptakan uang itu,” kata Bur Maras di kantornya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, tadi pagi.
Ketika ditanya mengenai kedekatan antara dirinya dengan Sandiaga pun, Bur Maras hanya berkata kalau mereka berdua sudah saling mengenal sejak sama-sama berprofesi sebagai pengusaha.
Senada dengan sikap yang ditunjukkan Sandiaga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turut menyambut baik inisiatif Ratu Prabu. Kendati belum mengetahui secara jelas niat dari perusahaan berkode emiten ARTI tersebut, namun Luhut mengaku terbuka dengan keinginan yang berpotensi mengurangi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Untuk itu, Luhut sempat mengungkapkan tiga syarat bagi investor yang berkeinginan membangun infrastruktur di Indonesia. Ketiga hal itu ialah teknologi yang ramah lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia dari dalam negeri, serta dari hulu ke hilir dan transfer teknologi.
“Kalau memang itu ada, dia bawa sebesar itu silakan saja. Kita senang mana saja yang bawa duit banyak,” ungkap Luhut di kantornya, Jakarta pada Senin (8/1/2018) kemarin, sebagaimana dilansir Antara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Agung DH
