tirto.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjamin iuran pariwisata yang dibebankan melalui harga tiket pesawat tidak akan membenani rakyat. Hal ini merespons kabar beredar di media sosial terkait kekhawatiran iuran dana tersebut.
"Per hari ini jangan khawatir, tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," kata Sandiaga dalam konferensi pers 'The Weekly Brief with Sandi Uno', dikutip Selasa (23/4/2024).
Dia juga menegaskan wacana pungutan iuran pariwisata masih dalam proses kajian dan juga masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat jika nantinya tiket akan mahal.
"Memang ada rapat koordinasi untuk membahas rencana dana pariwisata berkelanjutan," ungkap Sandi.
Sebab itu, Sandiaga menjamin kajian yang sedang dilakukan lintas kementerian/lembaga memperhitungkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana pariwisata ke depannya.
"Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal. Kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan," kata dia.
Lebih lanjut, jika pungutan dana pariwisata resmi diberlakukan, Sandiaga berjanji akan secara transparan memberitahukan ke publik terkait kebijakan tersebut.
"Tentunya harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparansi serta full disclosure," ujar Sandi.
"Jadi, dana ini juga akan dikelola dengan penuh transparan dan akan kita diwajibkan melakukan report (laporan)," imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merespons soal viral pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat yang beredar di media sosial X.
Sementara itu, Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengatakan pendanaan sejenis yang dipungut melalui masyarakat sering kali berujung penggunaan yang menyimpang karena faktor pengawasan yang lemah hingga rendahnya akuntabilitas. Sebab itu, dia mempertanyakan alasan pungutan iuran pariwisata tidak diambil dari APBN.
"Pendanaan untuk program kementerian kenapa harus memungut pendanaan dari masyarakat? Apakah patut? Kenapa tidak dari APBN?" kata Alvin saat dihubungi, Selasa (23/4/2024).
Menurut dia, jika pemerintah ingin mengumpulkan iuran pariwisata maka lebih tepat untuk memungut dari penumpang luar negeri melalui visa on arrival.
Selain itu, dia juga menyarankan untuk membebani penambahan biaya hotel bagi wisatawan di samping menggunakan instrumen melalui tiket pesawat.
"Kenapa harus ditarik melalui tiket pesawat, kalau itu pariwisata lebih tepat ya ditarik langsung saja seperti kalau misalnya penumpang dari luar negeri seperti visa on arrival saja, jangan diselipkan dalam harga tiket pesawat, atau bisa juga saja dibebankan kepada hotel karena wisatawan pasti tinggal di hotel," ucapnya.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
