Menuju konten utama

Sandi: Lahan Pemprov untuk Sodetan Ciliwung Masih Diduduki Warga

Proyek Sodetan Ciliwung akan kembali dimulai. Sebelumnya warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Ciliwung.

Sandi: Lahan Pemprov untuk Sodetan Ciliwung Masih Diduduki Warga
Suasana Sungai Ciliwung yang meluap dan merendam pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta, Selasa (6/2/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bakal mempercepat pembebasan lahan untuk sodetan kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Ia mengatakan telah meminta tim biro hukum DKI Jakarta untuk memeriksa lahan milik Pemprov DKI.

Sebab, menurut Sandi, ada beberapa warga yang telah tinggal di atas lahan tersebut dan meminta untuk ganti rugi.

"Kita review atas masukan dari teman-teman Kementerian PUPR bahwa ada beberapa lahan yang milik Pemprov Dki tapi masih diduduki warga, ada yang milik privat yang diduduki warga. Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju untuk merelakan tanahnya," ungkap Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Proyek Sodetan Ciliwung akan kembali dimulai setelah pada beberapa waktu lalu digugat ke Pengadilan Negeri oleh warga Bidara Cina. Warga mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan gugatan warga karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan.

Pengadilan memerintahkan Pemprov menghitung ulang luas lahan yang dibutuhkan untuk sodetan dan membayar ganti rugi lahan tersebut kepada penggugat.

Sandi menyebut Pemprov bakal melakukan pendekatan berbeda dengan yang dilakukan saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Salah satunya, kata dia, mengajak warga berdialog agar mau direlokasi ke tempat yang telah disediakan Pemprov.

Menurut Sandi, hal tersebut sangat efektif dan pernah ia lakukan saat masih menjadi seorang pengusaha. Di Jakarta, ia juga mengaku telah mencoba berdialog dengan warga di kampung Arus, Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun, proses dialog harus tertunda lantaran banjir yang merendam pemukiman tersebut.

"Jadi warga nggak boleh egois juga. Pengendalian banjir sangat dibantu dengan adanya sodetan ini, jadi perlu ada kerjasama warga. Dan saya pengalaman waktu bangun infrastruktur di beberapa tempat ajak dialog warga, diajak mediasi, kita ingin mudah-mudahan mereka dukung dan apapun hasilnya Pemerintah Provinsi bisa laksanakan," ucap mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.

Baca juga artikel terkait BANJIR JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora