tirto.id -
"Caranya memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah. Karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu level kemampuannya berbeda-beda," kata Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Sudirman Said usai acara debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Sudirman menjelaskan, kemampuan setiap sekolah dalam mengembangkan pendidikan berbeda-beda. Ia mencontohkan permasalahan penerapan standar bahasa Inggris di Jakarta dan daerah. Saat ini, situasi Jakarta tidak bisa disamakan dengan pendidikan di daerah.
"Anda bayangkan kalau standar kelulusan bahasa Inggris anak Jakarta sama anak daerah. Saya merasakan bagaimana mencari guru sulit, menjadi tidak fair," kata Sudirman.
Sudirman menegaskan, BPN tetap akan menerapkan standar dalam pendidikan. Akan tetapi, standar yang diterapkan berdasarkan mapping minat dan bakat. Pihak sekolah kemudian menentukan sesuai instrumen yang ditentukan. Oleh karena itu, penekanan pendidikan ke depan lebih pada kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar.
"Betul [beban standar kepada guru]. Karena itu tadi diulang-ulang kemampuan kesejahteraan, kemampuan mutu pada pendidik kemudian juga anggaran untuk infrastruktur, untuk sarana pendidikan," kata Sudirman.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Ledia Hetifah mengatakan mekanisme otonomi tetap akan diikuti akreditasi. Ia berpendapat, akreditasi tepat bisa menghilangkan fungsi UN sebagai pengukur standar nasional dan menentukan kemampuan siswa sejak awal.
"Akreditasi yang baik itu sebenarnya sudah bisa menentukan standar. Standar itu ditentukan dari situ sehingga ketika kemudian anak-anak dengan minat dan bakat tertentu yang sudah dilakukan scanning-nya dari pihak sekolah," kata Ledia usai debat, Minggu.
Dari scanning tersebut, sekolah bisa menentukan prioritas pembekalan anak-anak pada standar tertentu seperti olahraga atau lain-lain. Berdasarkan hasil data reka-reka sekolah, sekolah bisa menentukan program yang tepat untuk pengembangan siswa.
"Sehingga nanti kemudian akan lebih pada fokus-fokus di mana mereka akan berkembang," kata Ledia.
Sudirman menegaskan, pihaknya tidak akan memberhentikan guru bila tidak sesuai kompetensi. BPN justru berharap agar guru-guru diperkuat, ditingkatkan kemampuannya sehingga meningkat. Mereka pun ingin agar para guru honorer yang ada diangkat statusnya menjadi permanen daripada menerima guru baru.
"Kita berencana sebelum masalah guru honorer itu selesai diserap oleh proses yang baik statusnya diperjelas maka kita akan tunda dulu pengangkatan guru-guru baru. Jadi supaya yang honorer itu bisa terserap semua. Mereka sudah mengabdi, sudah bekerja tetapi statusnya tidak jelas dan kadang-kadang kasihan. Rp 200 ribu sebulan Rp 300 ribu sebulan," kata Sudirman.
Pada Debat Ketiga Pilpres 2019, Minggu (17/3/2019) malam, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan visi dan misi di bidang pendidikan di mana kurikulum juga menjadi perhatian utama. Terobosan program yang akan dilakukan yakni penghapusan sistem Ujian Nasional (UN).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
