tirto.id - Sahle-Work Zewde terpilih menjadi presiden perempuan pertama di Ethiopia. Perempuan berusia 68 tahun itu dipilih dengan suara bulat oleh anggota parlemen Ethiopia pada hari Kamis (25/10/2018), setelah perdebatan panjang mengenai kesetaraan gender.
Sebagaimana dilansir dari AP, banyak pihak yang mendukung dan bersyukur diangkatnya kepala negara wanita Afrika pertama tersebut, seperti juga Presiden Majelis Umum PBB di akun Twitternya.
"Selamat, Nyonya Presiden! Wanita akan membuat perubahan. Kami bangga padamu!" tulis Presiden perempuan Majelis Umum PBB, María Fernanda Espinosa Garces.
Hal serupa diungkapkan Perdana Menteri Abiy Ahmed di Twitternya.
"Dalam masyarakat patriarkal seperti kita, memiliki kepala negara wanita tidak hanya menentukan standar untuk masa depan tetapi juga menormalkan perempuan sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan publik," tulis Abiy.
Menurut UN Women, Negara Afrika Timur telah lama menunjukkan beberapa indikator rendahnya kesetaraan gender. Perempuan di Ethiopia sangat dirugikan dibandingkan dengan anak laki-laki, terkait perkara melek huruf, kesehatan, mata pencaharian dan hak asasi manusia. Mutilasi genital perempuan juga terus berlanjut di beberapa daerah meskipun pemerintah menyatakan hal itu ilegal.
Oleh kerena itu, perdana menteri yang baru sejak menjabat di bulan April lalu, telah memutuskan untuk memasukkan kepemimpinan perempuan dalam reformasi politik dan ekonomi di negara kedua terbesar di Afrika itu.
Sahle-Work menyebut perubahan kekuasaan di Ethiopia baru-baru ini patut dicontoh. Presiden baru Negara Ethiopia tersebut mengatakan, dia akan fokus untuk menyatukan semua pihak untuk mencapai perdamaian di negara yang multietnis yang beberapa bulan terakhir mengalami konflik ini.
Sahle-Work sendiri telah bekerja di berbagai lembaga di bawah PBB dan merupakan direktur jenderal pertama kantor U.N. di Nairobi. Sampai saat ini dia adalah wakil khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Uni Afrika.
Para anggota parlemen Ethiopia, pekan lalu, menyetujui susunan Kabinet baru yang diisi 50 persen perempuan sebagai menteri. Untuk pertama kalinya, menteri pertahanan akan dipimpin perempuan di negara itu. Selain itu, Kementerian Perdamaian yang baru juga dipimpin oleh perempuan yang bertugas mengawasi Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional dan Komisi Polisi Federal.
Kekuatan Tanduk Afrika bergabung dengan segelintir negara, sebagian besar Eropa, di mana perempuan mengisi 50 persen atau lebih posisi menteri, menurut Uni Antar-Parlemen dan Perempuan PBB.
Menariknya, Rwanda dua hari kemudian mengumumkan Kabinetnya akan diisi dengan 50 persen perempuan. Negara ini telah menerima pengakuan internasional untuk perwakilan perempuan di pemerintahan.
"Di Benua Afrika, keterlibatan dan kepemimpinan perempuan sangat penting untuk perdamaian abadi," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Twitter.
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
