tirto.id - Sebagai tim yang berpartisipasi pada edisi perdana liga sepakbola perempuan, kualitas permainan Persipura Putri tak perlu diragukan. Bermaterikan talenta-talenta lokal, skuat berjuluk Srikandi Mutiara Hitam ini tampil garang sepanjang kompetisi Liga 1 Series 3.
Dari 16 laga yang dilakoni, mereka memetik 14 kemenangan, sekali imbang dan cuma menderita satu kekalahan. Capaian 43 poin akhirnya berhasil mengantarakan Astri Yigibalom dan kawan-kawan melaju ke babak semifinal.
Di leg pertama semifinal pun, Srikandi Mutiara Hitam seperti tampil tanpa beban. Mereka mengalahkan tuan rumah Tira-Persikabo 4-5 di Pakansari, meski kemudian kalah 1-2 pada leg kedua di kandang.
Sampai di titik ini harusnya Persipura Putri dinyatakan lolos ke final karena unggul agregat gol tandang. Namun, situasi rupanya tak sesederhana itu.
Regulasi PSSI menyatakan agregat gol tandang tak berlaku untuk semifinal Liga 1 Putri 2019. Komite Disiplin (Komdis) menegaskan hal itu lewat surat bernomor 5308/AGB/1641/XII-2019 yang mereka klaim telah disetujui seluruh klub peserta.
Pesipura yang merasa disudutkan oleh aturan itu lantas menolak bermain adu penalti. Komite Disiplin (Komdis) PSSI kemudian mengambil sikap menghukum Persipura kalah WO (dihitung 0-3).
“Hasil laga semifinal Liga 1 Putri 2019 antara Persipura Jayapura vs PS Tira Persikabo akhirnya diputuskan melalui sidang Komite Disiplin PSSI,” tulis federasi lewat siaran pers yang diterima Tirto, Senin (16/12/2019).
“Komite Disipin PSSI menyatakan tim Persipura telah melanggar Pasal 13 ayat (1) jo, Pasal 67 ayat (2) Regulasi Liga 1 Putri 2018. Atas pelanggaran ini, Persipura dinyatakan kalah 0-3.”
Regulasi Dadakan
Persipura Putri punya alasannya sendiri terkait penolakan melakoni adu penalti kontra Tira-Persikabo. Pihak klub mengaku heran karena regulasi peniadaan gol tandang yang diklaim PSSI "sudah disepakati" baru diitadatangani pada 4 Desember 2019, alias beberapa hari setelah mereka menang 4-5 di leg pertama.
Padahal, jika memang PSSI punya komitmen meniadakan gol tandang, aturan ini seharusnya sudah diteken sejak kompetisi belum dimulai.
Persipura Putri juga mempertanyakan aturan ini, sebab di sebagian besar kompetisi sepakbola gol tandang masih jadi aspek yang lazim diperhitungkan.
“Kami tidak menolak bertanding wahai yang maha kuasa [PSSI], kami menolak melanggar aturan FIFA dan AFC. Kami tak pernah bernafsu untuk mengejar kemenangan, kami hanya ingin penegakan regulasi,” tulis Persipura putri dalam pernyataan resminya.
Sekretaris Umum Persipura, Rocky Bebena, juga menyanggah tegas klaim PSSI bahwa klubnya telah menyetujui regulasi tersebut.
“Kami sendiri menyurati PSSI terkait masalah ini,” ujarnya. “Kami meminta agar PSSI tidak melanggar regulasi dan statuta FIFA. PSSI harus segera memutuskan tim Persipura Putri yang lolos ke final. Sesuai regulasi dan statuta FIFA.”
Namun, match commisioner tidak melakukan perubahan sampai hari pertandingan.
Masih menurut keterangan Rocky, Persipura Putri berencana melayangkan surat protes kepada PSSI. Jika protes ini nantinya kembali tak digubris, maka mereka bersiap membawa kasus ini ke Komite Arbitrase Olahraga (CAS).
Di sisi lain, pihak PSSI dalam keterangan mereka tidak memberi alasan yang tegas soal munculnya regulasi peniadaan gol tandang. Ketua Komdis PSSI, Asep Edwwin Firdaus hanya menegaskan kalau aturan ini harus ditaati setiap klub peserta.
“Sesuai regulasi, pertandingan tersebut seharusnya dilanjutkan dengan adu tendangan penalti,” jelasnya dalam pernyataan tertulis. ”Namun, Persipura menolak melanjutkan pertandingan tersebut.”
Argumen senada dilontarkan Wakil Ketua Umum PSSI, Cucu Soemantri. Alih-alih melakukan tinjauan ulang atas regulasi dadakan yang merugikan salah satu klub peserta, Cucu justru menyayangkan sikap Persipura putri.
“PSSI berharap tim bisa menghormati apa yang telah diputuskan. Hal ini demi kemajuan sepak bola Indonesia dan sportivitas,” tukasnya.
Bukan Kejutan
Fenomena penetapan aturan baru saat kompetisi sudah kadung berjalan sebenarnya bukan isu baru di Indonesia.
Di kompetisi Piala Indonesia misal, PSSI pernah mengizinkan pendaftaran ulang pemain saat turnamen menyentuh babak 32 besar.
Saat bertugas merangkap jadi operator, federasi juga pernah tidak memberlakukan aturan walk-out (WO) ketika Persib Bandung mulanya gagal mencari izin stadion untuk menjamu Persiwa Wamena pada leg kedua 32 besar Piala Indonesia.
Keputusan ini tidak saja sempat menuai protes keras dari Persiwa, tapi juga dari suporter Persib yang tak mau klubnya meraih kemenangan dengan cara yang tidak sportif.
"Kalau kami melihat seharusnya sesuai regulasi. Jangan karena [Persib] punya nama besar bisa diperlakukan berbeda. Regulasi harus dijalankan," ujar Anky Rahmansyah, salah satu pentolan kelompok suporter Viking Frontline kala itu.
Peneliti hukum olahraga sekaligus pengamat sepakbola, Eko Noer Kristiyanto menyayangkan kebiasaan PSSI yang kerap mengubah-ubah regulasi di tengah kompetisi. Menurut dia sikap seperti ini adalah “praktik yang tidak lazim.”
“Yang namanya regulasi harusnya sejak awal disetujui semua klub, dan ditetapkannya di awal,” ujar dia saat dikonfirmasi reporter Tirto, Rabu (18/12/2019).
Kendati demikian, lantaran Komdis sudah mengeluarkan putusan WO, menurut Eko, sulit bagi Persipura untuk memprotes. “Bagaimanapun keputusan Komdis itu sifatnya mengikat.”
Soal wacana Persipura mengancam bakal membawa kasus ini ke CAS, menurut Eko, langkah itu juga bukan jalan keluar. Mengingat perkara ini dimulai dari kelalaian federasi, bagi dia masalah juga hanya akan mungkin diselesaikan oleh federasi. Pada akhirnya, PSSI sendiri pula yang harus introspeksi.
“Walaupun kemungkinan menang [di CAS] itu ada, tapi saya rasa terlalu jauh ya. Mengajukan ke CAS itu prosesnya akan melelahkan. Saya kira itu juga bukan pilihan yang menguntungkan,” pungkasnya.
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Abdul Aziz
