tirto.id - Ketua Umum Partai Hijau, Roy Murtadho, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang setuju ikut andil dalam mengelola pertambangan.
Pria yang kerap disapa Gus Roy itu mengatakan bahwa pengelolaan pertambangan bertentangan dengan hasil Muktamar NU yang menyatakan bahwa alih fungsi tanah untuk tujuan tidak produktif adalah haram.
Menurut Roy, izin pengelolaan tambang itu adalah upaya rezim penguasa untuk mengamankan kepentingannya. Dengan menggaet entitas sipil seperti NU, penguasa bermaksud mengurangi potensinya menjadi oposisi.
“Saya melihat NU justru memunggungi cita-citanya untuk menegakkan keadilan dan Islam rahmatan alamin. Ini terjadi di periode Gus Yahya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke beliau, tapi langkah NU itu ironis. Karena, tagline-nya NU itu ‘merawat jagat, membangun peradaban’. Namun, tambang itu tidak mungkin cocok dengan tagline ‘merawat jagat’. Tambang itu justru merusak jagat," kata Roy kepada Tirto, yang dikutip Rabu (26/3/2025).
Selain itu, Gus Roy juga membicarakan soal pentingnya peran anak muda dalam gerakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan politik untuk mempertajam kesadarannya.
Menurut ketua partai yang fokus pada isu lingkungan ini, ketidakadilan lingkungan yang dirasakan masyarakat banyak diaktori oleh pemerintah sendiri. Sehingga, harus ada perlawanan, baik melalui politik elektoral maupun di jalanan.
Berikut obrolan Tirto dengan Roy Murtadho di siniar For Your Politic.
Sejak kapan Partai Hijau secara resmi dibentuk?
Baru deklarasi 2012. Artinya sebenarnya sudah cukup lama. Cuma, mesin politiknya memang baru digerakkan. Pada 2020, kawan-kawan mulai lagi merasa penting untuk menghidupkan partai yang saya deklarasikan tadi. Karena, di 2019, lagi-lagi yang menang pemilu adalah oligarki-oligarki. Akhirnya, kami kayaknya butuh mendorong lebih cepat lagi untuk menghidupkan mesin partai ini.
Apakah Partai Hijau akan ikut dalam Pemilu 2029?
Ya, mudah-mudahan. Tapi, belum tahu pastinya ya. Nah, untuk itu, kami bikin kongres luar biasa. Di situlah, saya terpilih menjadi ketua karena sebelumnya kan masih dipimpin presidium. Sementara, sistem politik Indonesia enggak mengakomodasi presidium. Jadi, harus ada ketua, sekretaris, bendahara.
Kenapa Partai Hijau baru muncul lagi 2020?
Partai Hijau sempat vakum karena pertama pasti sibuk sendiri-sendiri waktu itu. Kedua, belum ada panggilan atau semacam imperatif moral bahwa kita itu enggak cukup dengan oposisi sosial.
Yang ada waktu itu adalah oposisi sosial, tapi belum ada oposisi politik. Kalaupun ada, itu dari kelompok konservatisme.
Alasan ketiga, saya melihat kegentingannya saat itu belum muncul. Ketika rezim Jokowi terpilih di Pemilu 2014, lalu terpilih lagi di 2019 sudah semakin banyak manipulatifnya dan banyak memunggungi cita-cita demokrasi. Contohnya, perampasan ruang hidup semakin kencang. Nah, ini langsung kegentingannya itu muncul.
Menurut Anda, sepenting apa gerakan lingkungan masuk politik?
Sangat penting. Kalau kita terus bergerak di pinggir, kita enggak bisa bisa menentukan kebijakan atau regulasi.
Yang paling berat karena undang-undang sistem partai dan politik itu menghambat partai-partai alternatif untuk tampil. Tapi, mau enggak mau, gerakan lingkungan selalu penting dan harus masuk politik. Karena, kita butuh oposisi politik.
Bagaimana Anda membayangkan keadaan negara ini dalam 5-10 tahun ke depan?
Saya enggak mau pesimis, saya selalu optimistis. Meskipun gerakan perlawanan hari ini itu kecil-kecil, tapi itu perlu dirajut. Mereka perlu dikumpulkan dan dibangun nafasnya.
Saya kemarin dapat kabar dari teman-teman saya di Korea Selatan. Di sana, bahkan di suhu minus 10 derajat, orang masih bertahan dan bergelombang-gelombang protesnya. Sementara itu, kekuatan protes kita itu cuma sehari-dua hari.
Tapi, saya enggak menyalahkan anak-anak muda. Saya enggak menyalahkan eksperimen anak-anak muda ini. Saya appreciate betul pada mereka, bahkan terharu sebenarnya. Mestinya, setelah Reformasi, generasi mereka itu sudah menikmati hasilnya. Tapi, nyatanya kita kembali mundur. Bahkan, sekarang dengan revisi Undang-Undang TNI, kita mau dibawa kembali ke zaman Orde Baru.
Saya percaya bahwa tulang punggung perubahan adalah anak-anak muda. Cuma enggak cukup berhenti di remaja, enggak cukup berhenti di mahasiswa. Ini harus ditransformasi menjadi popular movement sehingga semua orang terlibat.
Kenapa kajian Islam minim membahas soal eksploitasi lingkungan?
Karena, Islam itu juga diintervensi oleh negara. Intervensi negara dalam isu-isu Islam ini sangat berbahaya. Yang saya lihat, hari ini kita takut kalau ngomong soal Palestina, kita dianggap konservatif atau antisemit.
Yang saya selalu bilang ke teman-teman NU bahwa NU atau PBNU itu mestinya merepresentasikan kepentingan umatnya yang sebagian besar adalah kelompok kelas menengah hingga miskin. Ketika ada kebijakan pemerintah yang tak menguntungkan, yang paling terdampak ya kami, para kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, jangan takut untuk ngomong bahwa rezim ini bermasalah.
Kalau perlu, kita mesti menjadi oposisi sosial yang besar, menjadi penjaga moral. Bukannya malah menjadi bagian dari kepentingan rezim. Kritis terhadap rezim itu wajib. Yang tidak boleh adalah mencongkel sistem negara. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu gak boleh diotak-atik. Dan jangan juga orang yang mengkritik kebijakan negara dianggap antinegara.
Bagaimana tanggapan Anda terkait pemberian izin mengelola tambang kepada ormas keagamaan, khususnya ormas Islam?
Saya hanya bicara dalam konteks NU. Saya melihat rezim ini mau menjadikan agama sebagai legitimasi atas kepentingan mereka. Itu pasti. Biar agenda-agenda mereka dapet dukungan moral dari ormas-ormas keagamaan.
Dengan diberikannya izin mengelola tambang, negara juga sebenarnya mau mendorong atau menjerumuskan semua entitas yang berpotensi menjadi oposisi biar tak jadi oposisi.
Yang paling fatal terjadi di NU. Saya sering sedih bahkan menitikan air mata karena ini. Jadi, keputusan Muktamar NU itu sangat maju sekali. Misalnya, soal alih fungsi tanah produktif pertanian untuk tujuan gak produktif itu hukumnya haram.
Terus terkait dengan tambang batu bara. NU mendorong adanya transisi energi yang berkeadilan dalam Munas Alim Ulama, kalau gak salah, di Kota Banjar. Saya dan kawan-kawan jaringan ikut merumuskan itu.
Nah, dengan menerima izin mengelola tambang, NU seperti membalikkan semua posisi baik yang sudah ditempuhnya. Sejujurnya saya agak sentimentil karena itu. Saya bagian dari anak-anaknya NU merasa kecewa.
Saya melihat NU justru memunggungi cita-citanya untuk menegakkan keadilan dan Islam rahmatan alamin. Ini terjadi di periode Gus Yahya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke beliau, tapi langkah NU itu ironis. Karena, tagline-nya NU itu “merawat jagat, membangun peradaban”. Namun, tambang itu gak mungkin cocok dengan tagline “merawat jagat”. Tambang itu justru merusak jagat.
Eksploitasi tambang lekat dengan ketidakadilan. Lantas, bagaimana dengan keterlibatan ormas Islam di dalamnya?
Orang jadi sangat khawatir sekarang. Bayangkan, sebelum NU menerima tambang, rezim pemilik modal itu sudah pakai narasi agama dalam semua konflik sosial, ekologis, agraria, dan lingkungan. Mereka pakai legitimasi tokoh-tokoh keagamaan di daerah.
Saya khawatir. Jangan-jangan kekeramatan ulama itu dilunturkan oleh tindakan ulama-ulama itu sendiri. Di Tumpang Pitu, Jawa Timur, orang-orang yang menolak tambang emas distigma antiagama atau dituduh sebagai PKI tidak bertuhan. Sementara itu, tokoh-tokoh agamanya juga dideketin oleh tambang.
Bagaimana tanggapan Anda terhadap pengesahan RUU TNI?
Saya sebenarnya justru kasihan kepada tentara Indonesia. Tugas tentara itu guardian of the state, penjaga negara. Mereka itu harusnya siap tempur menjadi tentara profesional yang taat pada otoritas sipil.
Maka semakin dia didorong untuk masuk ke ranah sipil, justru mereka menjadi tidak profesional.
Dulu, Sukarno pidato menyatakan bahwa tentara tidak boleh berpolitik. Tapi, selalu ada dalih untuk mendorong tentara masuk ranah sipil. Sekarang, dalihnya karena ada kebutuhan dan kita surplus jenderal.
Surplus jenderal itu urusan internal TNI. Jangan kemudian demokrasinya yang dikorbankan. Saya dan kita semuanya tidak pernah percaya bahwa negara yang diurus oleh tentara itu bakal menjadi negara makmur, maju, dan adil.
Kalau itu kita biarkan, dalam 10 tahun demokrasi kita sangat suram. Mungkin orang boleh ngomong, tapi direpresi atau harus hati-hati. Waktu undang-undangnya belum direvisi, sudah banyak yang dikriminalisasi karena bersuara.
Yang paling sial adalah sesat logika dalam merevisi UU TNI. Pemerintah hari ini mau mengakomodasi praktik-praktik yang sudah berjalan melalui undang-undang. Jadi, kesalahannya sudah terjadi, baru diakomodasi dengan undang-undang.
Mayor Teddy adalah contoh yang paling kelihatan. Dia menduduki jabatan sipil, padahal seharusnya tidak boleh. Ulama, pendeta, rohaniawan harusnya terketuk hati nuraninya. Mereka harusnya mengeluarkan pernyataan mengutuk dengan keras hal tersebut, tapi kok ini seperti tidak ada apa-apa. Buat saya, Ini menyedihkan.
Menurut Anda, seberapa besar dampaknya untuk demokrasi kita?
Lagi-lagi, sekarang orang itu semakin khawatir untuk menyatakan pendapatnya dan kriminalisasi jumlahnya semakin tahun semakin naik. Itu menunjukkan bahwa demokrasi mengalami penurunan.
Tidak ada demokrasi ketika masih ada institusi yang kebal kritik. Padahal, otoritas apa pun itu, entah agama atau negara, tidak boleh kebal kritik.
Sekarang, masyarakat malah menyalahkan pemilih Capres 02 atas apa yang terjadi di Indonesia. Bagaimana Anda menyikapinya?
Fenomena saling menyalahkan itu terjadi karena pendidikan politik warga enggak berjalan di Indonesia setelah Reformasi 1998. Ini memang tugas mahaberat buat kita untuk mengedukasi masyarakat.
Sebenarnya mereka itu memilih juga karena dimanipulasi. Kita memang memilih dengan sadar, tapi kesadaran kita sudah dimanipulasi. Nah, itu yang harus diterobos. Gimana caranya? Saya belum tahu. Yang pasti harus dipikirkan secara kolektif.
Kita harus sadar bahwa yang diuntungkan dari ribut-ribut itu adalah para pemilik modal, para bohir dan para oligark.
Lalu, Apa pendapat Anda terkait revisi UU Polri?
Ya mirip dengan RUU TNI. Itu persaingan di antara elite-elite merekalah.
Menurut Anda, di mana posisi kelompok Islam dan apa yang seharusnya dilakukan mereka?
Ini pertanyaan yang menarik. Kelompok Islam itu populasi terbesar di Indonesia. Saya pikir mereka harus menjadi motor penggerak utamanya, menjadi lokomotif perubahan.
Kelompok Islam itu masih berkutat di isu moderasi beragama, padahal itu enggak cukup. Harus ada pergeseran.
Di Amerika Latin, orang Katolik menjadi pelopor teologi pembebasan. Berawal ketika Amerika Latin jadi kawasan pionir penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal. Mereka kemudian merefleksikan iman Katoliknya itu dengan kondisi rakyat yang tertindas, dieksploitasi, hutan, dan ruang hidupnya dihancurkan.
Teologi pembebasan dasarnya adalah menjadikan agama itu tidak hanya abstraktif, tapi juga melihat dalam aspek-aspek material yang dihadapi umat.
Para ulama, gus-gus dan para kiai, mesti diajak keluar dari pesantren dan melihat masalah sesungguhnya. Apa yang dihadapi umat hari ini? Apa itu ketimpangan?
Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik dan sebaliknya membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Oligarki bikin ruang hidup rusak, hutan mereka babat. Merauke, misalnya, dihancurkan menjadi food estate. Itu untuk kepentingan siapa?
Ulama-ulama harus menjadikan itu refleksi melalui pengalaman langsung hidup bersama umat, bukan di panggung-panggung. Selama ini, kan cuma bikin panggung, dibayar, selawatan. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang jelek, tapi memang tidak berdampak apa pun.
Duit ratusan juta habis buat selawatan. Kadang-kadang, jalan juga jadi kotor semuanya. Terus, apakah masyarakat tercerahkan? Enggak juga.
Sekarang, para tokoh-tokoh agama atau ustadz, habib, gus, kiai, apa pun itu, harus mau melihat situasi yang dihadapi umat secara objektif dan berani melangkah bersama umat.
Apakah Islam punya khazanah dalam menolak militerisasi dan otoritarianisme?
Iya pasti. Otoritarianisme itu sejak zaman Nabi Muhammad juga ditolak. Bahkan, Nabi Muhammad itu menolak seluruh instrumen ketidakadilan.
Saya membaca satu bukunya Toha Hussein yang judulnya Fitnah Besar. Di bab awal bukunya, ulama dari Mesir ini mengatakan bahwa perjuangan Rasulullah yang paling fundamental adalah melawan kelompok yang sekarang disebut oligarki. Nabi melawan elite yang bertindak jahat dan brutal. Prinsip ketauhidan orang Islam itu lekat dengan penolakan terhadap ketidakadilan.
Keadilan dalam Islam itu diaplikasikan dari ranah privat sampai ranah publik. Keadilan di itu mulai di rumah tangga, hubungan suami-istri, sampai urusan negara.
Bagaimana kelompok muslim seharusnya berkolaborasi dengan gerakan-gerakan kritis lain?
Menurut saya, pertanyaan Anda ini preskripsi politik, tentang resep politik. Saya sendiri sudah mencoba berulang-ulang dan saya salah satu aktornya. Banyak teman-teman saya juga mencoba mempertemukan kelompok agama dan kelompok kritis lainnya.
Misalnya, saya bikin inisiatif bahas tambang batu bara. Sebelum NU dikasih tambang, saya bikin pertemuan dengan Lakpesdam PBNU. Saya mengajak teman-teman Greenpeace dan Walhi. Setiap ada konflik agraria, kami juga selalu minta pandangan PBNU.
Lakpesdam NU pro ke kami, tapi usaha itu dampaknya masih sangat kecil karena posisi politiknya belum jelas. Politik di sini maksudnya tindakan etis untuk berani berdiri bersama rakyat dan lingkungan.
Di sisi lain, ada kalanya PBNU justru bersikap sebaliknya. Misalnya, untuk kasus di Rempang, PBNU lebih condong kepada investasi. Dalam kasus Wadas juga begitu. Itu sangat mengecewakan buat kami.
Teman-teman akhirnya memilih jalan sendiri. Tapi, apakah mereka meninggalkan kelompok-kelompok agama? Enggak. Apakah juga semua kelompok agama bersikap pro pemodal? Enggak. Saya menemukan banyak pengurus-pengurus NU di daerah juga gelisah. Hanya saja, yang disorot kamera yang di pusat.
Kegelisahan itu masih muncul di kalangan teman-teman NU di daerah. Mereka masih bersolidaritas. Jadi, tantangannya memang pada pemegang kendali organisasinya. Kalau lokomotifnya itu enggak punya perspektif progresif dan berpihak pada keadilan sosial dan ekologis, ya pasti perjuangan akan sulit.
Apakah Anda optimistis Indonesia tak akan kembali ke zaman Orde Baru?
Saya selalu optimistis. Rumus saya all the world is possible and always possible. Nyatanya dulu orang bermimpi tentang Indonesia merdeka. Itu diwariskan ke anak cucunya.
Utopia itu yang membimbing kita. Al-Quran itu meminta kita menjadikan sabar dan salat itu sebagai pegangan hidup. Nah, pegangan saya adalah kesabaran. Sabar dalam pegangan. Eggak ada yang langsung menang.
Hampir 20 tahun saya terlibat dalam isu-isu sosial atau gerakan sosial, tapi enggak banyak perubahan terjadi. Itu harus kita akui. Mungkin strategi atau taktik yang kita tempuh masih salah.
Setelah reformasi itu kita enggak punya roadmap. Setelah menjatuhkan Order Baru, kita belum pada tahap untuk mengurus negara. Setelah Soeharto jatuh, enggak ada yang siap memimpin.
Saya justru sampai membayangkan suatu saat kita sudah harus merumuskan roadmap itu. Pembangunan macam apa yang akan kita lakukan? Dunia macam apa yang akan kita wujudkan?
Saya optimistis dengan kerja-kerja kita hari ini. Kita harus melakukan pendidikan politik jangka menengah sampai jangka panjang untuk menyiapkan calon-calon pemimpin kita.
Pendidikan politik seperti apa yang mesti disiapkan bagi Gen Z atau Gen Alfa supaya demokrasi Indonesia semakin berkualitas?
Saya itu senang dengan anak-anak muda waktu rangkaian aksi Reformasi Dikorupsi. Saya ikut aksi dan terharu. Mereka itu adalah korban dari seluruh kebijakan yang dibuat oligarki.
Sebagian yang ikut adalah anak-anak STM. Mereka disiapkan untuk menjadi pekerja di sektor-sektor industri. Mereka ini punya kesadaran politik, meskipun perlu ditingkatkan menjadi pemikiran politik.
Itu seperti di zaman Revolusi, banyak pemuda yang terlibat. Mereka tidak bisa merumuskan apa itu kolonialisme atau imperialisme, tapi mereka mengerti ada ketidakadilan.
Makanya tidak adil sekali kalau mereka dihakimi atau diejek. Itulah sebabnya kesadaran politik mereka perlu ditingkatkan menuju pemikiran politik. Tidak perlu politik yang muluk-muluk. Yang penting mereka memahami apa inti masalahnya dan harus bagaimana menyikapinya.
Menurut saya, pendidikan politik bisa lewat agama. Pendidikan lewat agama itu yang paling mudah dimasuki.
Misalnya melalui konsep amal saleh. Amal saleh itu selalu disempitkan maknanya jadi kegiatan zikir di masjid atau salat di masjid. Padahal, amal saleh itu ya berbuat baik dalam seluruh aspek kehidupan. Termasuk, belajar tentang situasi yang terjadi hari ini.
Dari belajar kita tahu bahwa kekerasan aparat terjadi berulang-ulang. Dari sejak Peristiwa 1965 karena ada impunitas. Oh, ternyata kekerasan juga terjadi di Timor Leste, Aceh, dan Papua sampai sekarang masih berlangsung. Nah, mari kita intervensi itu.
Bahkan, saya sekarang itu ngasih pendidikan politik ke teman-teman Jurusan Tafsir Hadis dan Jurusan Fikih. Mereka ini pandangan keagamaannya luas dan maju sekali, tapi perspektif politiknya harus dipertajam.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
