tirto.id - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin menjadi salah satu dari 10 nama kandidat calon wakil presiden (Cawapres) Joko "Jokowi" Widodo.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy saat ditanya mengenai 10 nama yang bakal menjadi Cawaprews Jokowi.
"Kiai Maruf Amin malah menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani seluruh interest group'," kata politikus yang akrab disapa Romy ini, seperti dikabarkan Antara, Selasa (10/7/2018).
Rommy menilai Maruf Amin sebagai tokoh yang lengkap dan dipastikan akan diterima oleh semua kalangan. "Beliau pemimpin tertinggi NU karena (menjabat sebagai) rais aam, (diterima) ormas-ormas Islam karena ketua umum MUI, dan penyambung lidah ke grup 212," kata Romy.
Selain itu, Maruf Amin juga menguasai ekonomi karena guru besar bidang ilmu ekonomi muamalat syariah UIN Maulana Malik Ibrahim itu juga merupakan Dewan Ekonomi Syariah Nasional.
"Pengalaman beliau luas karena pernah menjadi anggota DPR baik dari PPP maupun PKB," kata Rommy.
Sebelumnya Rommy mengungkapkan bahwa sepuluh kandidat cawapres sudah dikantongi Jokowi. Namun, Rommy enggan menyebutkan nama-namanya, termasuk apakah ada dirinya di antara sepuluh nama itu.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Maruf Amin mengenai namanya yang masuk bursa cawapres Jokowi.
Pada awal April lalu, Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rochadi mengomentari mengenai pembelaan Maruf Amin terhadap Jokowi yang dituding Neoliberalis oleh Prabowo. Sigit menyatakan pernyataan Maruf itu sebagai bentuk "kedekatan' Maruf dengan Jokowi.
Namun Sigit juga menilai bahwa sejak pertama kali berdiri pada 26 Juli 1975 selalu ada pasang surut hubungan antara MUI dan pemerintah.
Tapi Politikus Partai Gerindra di Komisi X DPR RI, Nizar Zahro menilai pembelaan Maruf kepada Jokowi itu sudah kelewat batas. "Peran itu menurut saya lebih tepat dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi." tutur Nizar kepada Tirto.
Ia khawatir jika tindakan Maruf terus dilakukan akan menyeret MUI dalam pusaran politik dan akhirnya hanya akan jadi "alat stempel" penguasa.
Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa kekhawatiran sebagaimana disampaikan Zahro tersebut tidak bakal terjadi. MUI bakal selalu menjaga jarak dengan pemerintahan.
"Apa yang dilakukan kiai Ma'ruf selama ini semata dalam kerangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara," katanya.
Editor: Agung DH
