Menuju konten utama

RK Mau Posko Makan Gratis di Warakas Diterapkan di Wilayah Lain

RK sebut Posko Makan Gratis di Warakas ini hanya sampling saja, ia berharap bisa dikembangkan di wilayah lain di Jakarta.

RK Mau Posko Makan Gratis di Warakas Diterapkan di Wilayah Lain
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, saat menyambangi posko makan gratis Mohamad Taufik di Warakas, Jakarta Utara, Jumat (20/9/2024). (Tirto.id/Ayu Mumpuni)

tirto.id - Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, mengunjungi posko makan gratis milik Mohamad Taufik yang berada di Warakas, Jakarta Utara. Di lokasi tersebut, disediakan makan gratis setiap Selasa, Rabu, Jumat, dari pukul 11.00 WIB sampai 250 porsi yang disediakan habis.

Pria yang akrab disapa RK tersebut menjelaskan, kunjungan ini menjadi salah satu realisasinya atas amanah Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mewujudkan program makan siang gratis.

RK mengungkapkan, makan siang gratis banyak disediakan individu-individu maupun organisasi. Namun, nantinya akan dikoordinasikan menjadi satu oleh pemerintah.

“Program ini banyak dikerjakan oleh pihak-pihak pribadi. Nanti tugas gubernur mengorganisasikan juga pribadi-pribadi yang ingin melakukan (program) ini. (Posko Makan Gratis di Warakas) ini hanya sampling saja, kalau ini bisa kenapa wilayah lain tidak bisa,” kata dia usai melakukan peninjauan di lokasi, Jumat (20/9/2024).

Menurut RK, dengan kewenangan sebagai gubernur, program yang tadinya dijalankan secara swadaya bisa mendapat tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Selain itu, program tersebut juga sangat mungkin diselaraskan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

”Memang belum sampai ke teknis. Semua ini urusannya baru level gagasan. Bedanya, gagasan dari pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) sudah dikerjakan. Kalau ditanya teknis, banyak teknisnya. Tapi, insyaallah solusinya ada,” tutur RK.

Dalam kunjungan ke posko tersebut, RK juga mendengarkan keluhan dari warga yang diharapkan bisa dibantu penyelesaiannya. Salah satunya adalah mengenai sengketa lahan kantor RW.

Seorang perwakilan warga menyampaikan bahwa warga harus membayar sekitar Rp600 juta kepada pengembang jika masih ingin memiliki tanah dan bangunan itu. Namun, warga baru bisa membayar sekitar Rp400 juta.

“Nanti kami cari pengembangnya, kami bicarakan, kalau tidak bisa dibicarakan, kami cari uang untuk pelunasannya,” ucap RK.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2024 atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Politik
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Abdul Aziz