Menuju konten utama

Ribka Tolak Divaksinasi, Menkes: Kita Ingin Segera Herd Immunity

Menkes Budi Gunadi berkata pejabat publik, termasuk anggota DPR, mesti memahami betapa penting vaksinasi COVID-19.

Ribka Tolak Divaksinasi, Menkes: Kita Ingin Segera Herd Immunity
Petugas medis (kanan) menyuntikan vaksin ke seorang tenaga kesehatan (kiri) saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 di RSIA Tambak, Jakarta, Rabu (13/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab ucapan Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menolak divaksinasi COVID-19. Ribka mengklaim vaksinasi di Indonesia rentan terjadi komersialisasi dan warga memiliki hak untuk menolaknya.

Menteri Budi berkata dia memahami bahwa belum semua rakyat Indonesia yakin vaksinasi cocok dengan tubuh mereka. Kendati begitu, vaksinisasi penting di masa pandemi merupakan langkah penting demi kesehatan publik, menurut Budi.

"Karena memang vaksinasi ini bukan hanya melindungi diri kita pribadi tapi juga melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi manusia di seluruh dunia,” kata Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX, Rabu (13) / 1/2021) siang.

Budi berkata pemerintah melaksanakan vaksinasi agar tercipta herd immunity alias kekebalan kelompok segera terjadi di Indonesia. Jika target itu tidak tercapai, kesehatan publik juga tak akan tercapai.

Ia berkata sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan meyakinkan seluruh warga Indonesia, termasuk anggota DPR, untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia yang berbuat baik untuk publik.

Ribka Tjiptaning berkata ia dan keluarganya menolak divaksinasi menggunakan CoronaVac, vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Ia dan anak-cucunya bersedia membayar denda karena sikap menolaknya tersebut.

Ribka mengutip soal "banyak kasus vaksin" yang berdampak buruk bagi kesehatan, dengan mencontohkan kasus polio di Sukabumi, Jawa Barat, dan kasus antikaki gajah di Malaysia. Ia mengingatkan soal vaksinasi ini pemerintah harus hati-hati dan dilarang "berbisnis dengan rakyat."

Contoh yang dikutip Ribka bukanlah kasus COVID-19. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengesahkan pemakaian vaksin Sinovac, dengan tingkat efikasi 65,3%, sehingga aman digunakan dan memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (di atas 50%).

Rabu hari ini, proses vaksinasi dimulai di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac, yang disiarkan secara langsung, di Istana Negara.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih, yang juga termasuk daftar perdana yang disuntik vaksin, menyebut vaksinasi penting untuk mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang meninggal selama pandemi COVID-19. Sedikitnya sudah 500 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal selama pandemi akibat COVID-19.

Sinovac menjadi penyuplai vaksin terbesar di Indonesia, selain itu pemerintah telah membeli vaksin dari AstraZeneca dan Pfizer. Program vaksinasi COVID-19 direncanakan berjalan 15 bulan ke depan, dimulai untuk tenaga kesehatan dan pekerja sektor publik. Butuh 180 juta orang di seluruh Indonesia yang divaksinasi agar herd immunity bisa tercapai, menurut Menkes Budi Gunadi.

Baca juga artikel terkait VAKSINASI COVID-19 atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Kesehatan
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Restu Diantina Putri