tirto.id - Kondisi Riau saat ini semakin memburuk, dengan kualitas udara di sebagian besar daerah ini turun drastis ke status "berbahaya" pada Kamis (12/9/2019).
Asap sisa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau ini telah menyebabkan penghitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) rata-rata di angka 300 dan masuk kategori "berbahaya". P3E yang merupakan badan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghitung nilai ISPU setiap 24 jam.
Penghitungan ISPU di dua alat di titik Tenayan Raya dan pusat kota Pekanbaru menunjukkan angka 188 dan 123, atau masuk kategori “tidak sehat”. Sementara itu, di daerah lain ISPU menunjukkan angka di atas 300 atau kategori “berbahaya”.
Alat pengukur ISPU yang menunjukkan angka kategori berbahaya antara lain di daerah Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian di daerah Minas Kabupaten Siak, daerah Petapahan di Kabupaten Kampar, Kota Dumai, daerah Bangko dan Libo di Kabupaten Rokan Hilir, serta di daerah Duri Kabupaten Bengkalis.
“Di Pekanbaru sendiri, daerah Tenayan Raya dan pusat kota kategori tidak sehat. Tapi di daerah Rumbai sudah berbahaya, ISPU warna hitam,” kata Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, Amral Fery, sebagaimana dikutip Antara.
Riau Darurat Bencana Asap
Untuk kategori 'asap tidak sehat' menunjukkan udara sudah sehat bagi manusia. Sedangkan di daerah dengan kualitas 'udara berbahaya', Amral mengatakan bupati dan wali kota di daerah tersebut bisa menetapkan status darurat pencemaran udara akibat asap Karhutla.
“Kalau pemerintah daerah menetapkan status darurat pencemaran udara, maka konsekuensinya harus siap segala hal. Di antaranya seperti mengungsikan warga dari daerah berbahaya dan menyiapkan rumah sakit pada radius jarak yang ditentukan,” katanya.
Berdasarkan data BMKG Stasiun Pekanbaru, satelit Terra dan Aqua pada 06.00 WIB mendeteksi titik panas paling banyak di Provinsi Sumatera Selatan ada 437 titik dan Jambi 420 titik. Sementara itu, di Provinsi Riau terdapat 279 titik panas.
Sementara itu, pada Jumat (13/9/2019) pagi, kabut asap Karhutla di Provinsi Riau semakin pekat dan membuat jarak pandang di sejumlah daerah turun drastis hanya berkisar 200 hingga 400 meter.
“Jarak pandang paling buruk pada pagi ini di Kabupaten Pelalawan hanya 200 meter,” kata Staf Analisa BMKG Stasiun Pekanbaru, Bibin Sulianto.
Ia menjelaskan, jarak pandang anjlok pada pukul 07.00 WIB. Di Kota Pekanbaru jarak pandang hanya 300 meter, begitu juga di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 300 meter dan Kota Dumai jarak pandang 400 meter.
Bibin menjelaskan, selang dua jam atau pukul 09.00 WIB, jarak pandang di Pekanbaru naik jadi 800 meter dan Pelalawan juga mulai membaik tapi masih di angka 300 meter.
Sementara itu, di Kota Dumai dan Rengat jarak pandang belum membaik masih sekitar 400 dan 300 meter.
Karhutla Riau dan ISPA
Hingga Jumat (13/9/2019), sebanyak 39.277 warga di Provinsi Riau menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat polusi Karhutla, yang mulai pekat sejak bulan Agustus hingga awal September ini.
“Asap mulai pekat pada akhir Juli dan mulai Agustus jumlah pasien ISPA meningkat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir di Pekanbaru, Kamis (12/9/2019).
Ia mengatakan jumlah penderita ISPA meningkat dibandingkan bulan Juli sebanyak 27.563 orang, menjadi 29.346 orang pada Agustus dan hingga tanggal 11 September jumlahnya sudah mencapai 9.931 orang.
Mimi menjelaskan, penderita ISPA selama bulan Agustus paling banyak di Kota Pekanbaru yakni lebih dari 7.377 orang. Kemudian di Kabupaten Kampar ada sekitar 4.152 orang, Siak 4.616 orang dan Kota Dumai ada 3.932 pasien.
Ia mengatakan seluruh Puskesmas di 12 kabupaten/kota sudah disiagakan sebagai posko untuk menangani masyarakat yang terpapar asap Karhutla.
Terkait kondisi Riau yang semakin parah ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho meminta Presiden Joko Widodo turun melihat kondisi bencana asap Riau karena semakin parah. Menurutnya, kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut akan mendorong upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau lebih proaktif dilakukan.
"Kita minta Pak Jokowi untuk turun melihat kondisi masyarakat Riau. Kadang-kadang kalau Presiden Jokowi turun, asapnya ini bisa hilang (mereka lebih ekstra bekerja)," ucap Agung Nugroho dikutip Antara.
Ia juga mengusulkan kepada Pemprov Riau untuk menaikkan status darurat bencana asap karhutla.
"Fraksi Demokrat mengusulkan untuk tingkatkan status menjadi darurat bencana asap. Karena menurut kita penetapan ini tidak boleh diundur-undur lagi. Kalau statusnya dinaikkan tentu perhatian kita tercurahkan ke sana, upaya lebih serius dilakukan," ujarnya.
Editor: Agung DH
