tirto.id - Politikus PDIP, Junimart Girsang menilai kesepakatan politik antara Prabowo Subianto dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama untuk memulangkan Rizieq Shihab tidak tepat lantaran mengintervensi hukum.
"Politik tidak boleh mengintervensi hukum. Hukum yang boleh mengintervensi politik. Jangan di balik itu. Kalau politik mengintervensi hukum tidak ada keadilan, yang ada kepentingan," kata Junimart, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Kesepakatan tersebut, tertuang dalam poin nomor 16 dari 17 poin pakta integritas yang ditandatangani Prabowo saat Ijtima Ulama II GNPF, Kemarin (16/9/2018).
Di situ tertulis, "siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai WNI. Serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman."
Namun, pendapat Junimart tersebut dibantah Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, pakta tersebut bukan sebagai kesepakatan politik.
"Itu sebagai jaminan untuk menegakkan hukum dan keadilan hukum karena kan Pak Habib Rizieq itu dikriminalisasi dan sudah ada SP3 juga," kata Fadli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Menurut Fadli, seharusnya sekarang Rizieq juga sudah bisa pulang ke Indonesia. Hanya saja justru intervensi politik yang menghambat kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
"Justru menegakkan hukum. Kan udah SP3. Masalahnya di mana? Ya kan, SP3-nya sudah ada kok," kata Fadli.
Melalui pakta integritas ini, Prabowo mendapatkan dukungan dari GNPF Ulama setelah sebelumnya hubungan keduanya renggang.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
