Menuju konten utama

Respons Pemprov DKI Terkait Warga Kalideres yang Tolak Imigran

Pemprov DKI meminta warga Kalideres, Jakarta Barat yang menolak adanya imigran untuk pengertian.

Respons Pemprov DKI Terkait Warga Kalideres yang Tolak Imigran
Sejumlah imigran pencari suaka menunggu giliran untuk mendapatkan pengobatan gratis dari petugas medis di Gedung eks Kodim,Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (12/7/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri merespons isu penolakan warga dari sejumlah Rukun Warga (RW), Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, terhadap para imigran yang diungsikan ke gedung Kodim 0503 Jakarta Barat.

Ia mengaku, paham dan sadar bahwa ada penolakan dari warga sekitar terhadap pengungsian para imigran di daerah Kalideres, Jakarta Barat.

Namun, menurut Taufan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Lurah dan Camat untuk melakukan tindakan persuasif ke masyarakat setempat bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah sejalan dengan Perpres No. 125, yang mana pemerintah harus membantu pengungsi.

"Kalau ada terganggu diinformasikan, [mohon] maaf kenyamanan terganggu sementara karena ada saudara kita mengungsi. Itu akan dapat simpati oleh dunia internasional, bahwa pemerintah pusat dan daerah membantu pengungsi. Itu disorot internasional," kata Taufan di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia berharap, warga yang menolak memiliki pengertian yang lebih besar, karena tak menutup kemungkinan jika suatu saat Indonesia tertimpa bencana akan dibantu oleh negara internasional lainnya.

"Satu kali kalau kita ada bencana juga dibantu oleh internasional. Bantulah pemerintah Anda juga. [Misalnya] saudara Anda yang kesusahan di tempat lain, [dibantu juga] oleh badan internasional. UNHCR, kan, badan internasional yang meminta bantuan ke Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, pengungsian di Kalideres merupakan tempat yang sementara hingga para pengungsi menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

"Lokasi sementara rekonsiliasi untuk penyelamatan pengungsi dulu, nanti dipikirkan oleh pimpinan tertinggi kapan lagi digeser dari lokasi tersebut. Kan, pengungsi di bawah pengawasan Menkopolhukam, bukan kota," tukasnya.

Baca juga artikel terkait IMIGRAN atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno