tirto.id - Presiden Jokowi sempat mengungkapkan adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Ia kesal karena itu berdampak pada tidak selesainya persoalan bangsa.
Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai, hal tersebut bukan masalah pandangan pribadi atau sikap emosional. Ia justru mengatakan ujaran Jokowi merupakan cerminan pengalaman Kepala Negara di tiap tingkatan.
"Kami kira ini bukan soal personal atau emosional. Presiden Jokowi pernah jadi pemimpin sejak wali kota, gubernur, sampai presiden. Beliau tahu enaknya masing-masing jabatan, sekaligus tahu susahnya. Karakteristik kelembagaan di setiap tingkat juga berbeda. Beliau tahu detailnya seperti apa," kata Faldo, Jumat (10/6/2022).
Faldo menuturkan, hubungan pusat dan daerah sudah menjadi pekerjaan rumah di Indonesia setelah reformasi dan pengesahan UU Desentralisasi.
Saat ini, Jokowi tengah berupaya membereskan polemik hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia pun menegaskan bahwa Jokowi sudah menentukan pakem dasar antara pusat dan daerah.
"Kan sudah jelas pakemnya, semua harus sinkron, sederhana, dan terbuka. Jangan sampai, semuanya malah menyusahkan warga," kata Faldo.
Faldo menuturkan, pemerintah pusat bertugas untuk menjaga keharmonisan antar-kementerian. Jokowi juga mengingatkan bahwa tidak ada visi-misi menteri di kabinetnya saat periode 2019-2024, tetapi yang ada visi presiden.
Ia mengaku sudah ada perbaikan di era kedua Jokowi pada masalah komunikasi.
"Di sini, masalah koordinasi yang selama bertahun-tahun berat, saat ini sudah semakin baik. Pemerintahan pun berjalan semakin efektif," klaim Faldo.
Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bahwa ia tidak menolerir aksi ego sektoral yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini didasarkan pada persoalan sertifikasi lahan atau tanah.
"Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Sudah. Itu sudah setop. Cukup. Setop. Persoalan dimulai dari sini," kata Jokowi saat memberikan sambutan acara GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis 9 Juni 2022.
Jokowi mengingatkan, keberadaan gugus tugas penting untuk menyelesaikan masalah tanah. Ia beralasan, kasus tanah bisa memicu masalah hingga menelan korban jiwa.
"Kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang Bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini, hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya bisa ke mana-mana," papar dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
