tirto.id - Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen meminta pemerintah melakukan audit serta pengawasan industri makanan dan minuman (mamin) terkait rencana impor 1,4 juta ton gula mentah (raw sugar).
Impor gula mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (GKR) bagi keperluan industri itu dikhawatirkan bakal merembes ke pasar tradisional dan merugikan petani serta gula kristal konsumsi.
Jika tak diawasi, kata Soemitro, industri GKR dan industri mamin akan saling tuding saat terjadi kebocoran GKR ke pasar.
"Saya tetap minta untuk diadakan pengawasan dan saya minta diadakan audit untuk industri mamin pengguna gula rafinasi. Supaya tidak saling lempar-lemparan saat gula masuk ke pasar. Selama ini kan gitu, importir nunjuk mamin, yang industri makanan minuman tunjuk importir," ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (26/2/2019).
Soemitro menjelaskan, izin impor 1,4 juta ton gula mentah yang diberikan kepada 11 perusahaan gula rafinasi sebenarnya juga telah lama dikritik oleh APTRI. Apalagi persetujuan impor itu merupakan bagian dari kuota impor gula mentah untuk keperluan industri sepanjang 2019 sebanyak 2,8 juta ton.
Sebab, berdasarkan pengamatannya, impor gula mentah sepanjang 2018 masih banyak yang belum terserap. Pada November lalu, misalnya, importir hanya mampu merealisasikan 2,9 juta ton dari total impor sebesar 3,1 juta ton.
Artinya, kata Soemitro, banyak GKR yang belum terserap oleh industri dan inilah yang kerap bocor ke pasaran. Sebab, jika ingin menampung lebih banyak impor, industri harus mengosongkan terlebih dahulu gudang-gudang mereka dan salah satu cara yang paling cepat dan mudah adalah menjualnya ke pasar.
"Rafinasi seharusnya dikendalikan juga seperti gula konsumsi. sehingga nanti pasarnya jadi sehat, ini kan keluar juga 1,4 juta mustinya diaudit dulu. berapa stok gula masing-masing pabrik. jangan memenuhi kuota tanpa melihat stok gudang tahun lalu," pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dhita Koesno
