tirto.id - Pemerintah sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru akan berada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya, lokasi ibu kota baru berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru itu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada awal pekan ini. Jokowi mengklaim pemilihan lokasi ibu kota baru telah melewati studi selama 3 tahun.
Kenapa ibu kota pindah ke Kalimantan Timur? Kata Jokowi, pertama karena daerah tersebut minim risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor.
“Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare,” Jokowi melanjutkan.
Konsep Awal Desain Ibu Kota Baru
Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota di Kaltim dimulai pada 2020, dan paling lambat, pusat pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta di tahun 2024. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan sejumlah persiapan akan dirampungkan pada 2020.
“Tentunya 2020, tahun depan, adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai dasar perundang-undangannya,” kata dia, pada Senin lalu, seperti dilansir laman Setkab.
Sesuai penjelasan Bambang, kawasan induk ibu kota baru menempati lahan seluas 40 ribu hektare dan ke depan akan diperluas hingga 180 ribu hektare. “[Lahan] 180 ribu [hektare] itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” ujar Bambang.
Soal desain tata ruang ibu kota baru, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan rumusannya akan segera dibahas setelah lokasi pasti ibu kota baru ditentukan.
“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita desain kawasannya, di mana untuk meletakkan tata ruangnya, RTBL [Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan], kita akan selesaikan [pada] 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, setelah desain rampung disusun, infrastruktur dasar di ibu kota baru, seperti jalan, saluran air hingga bendungan, akan dibangun mulai 2020. Lalu, pembangunan gedung pemerintahan dan lembaga negara lainnya dilakukan. Total waktu konstruksi diperkirakan 3-4 tahun.
Saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk menyampaikan kuliah umum pada 27 Agustus 2019 lalu, Basuki mengklaim desain ibu kota baru akan berstandar internasional.
“Kami ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional, menjadikan ikon urban design sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul,” ujar dia.
Dia menambahkan pemerintah sudah mengkaji 78 proses pemindahan ibu kota negara-negara di dunia untuk menghindari kesalahan. “[Pengalaman di] Canberra, Putrajaya dan Brasilia sebagai contoh, kita tidak ingin seperti itu,” lanjut Basuki.
Dia juga menjamin pembangunan ibu kota baru akan memperhatikan aspek lingkungan. Lahan bekas perkebunan sawit dan tambang batu bara di sekitar ibu kota baru pun akan dihijaukan. “Konsepnya A City in The Forest. Di hutan Soeharto banyak bekas ilegal sawit, akan dihutankan lagi,” katanya.
Adapun dalam dokumen Kementerian PUPR bertajuk “Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara,” ada wacana agar tata kota ibu kota baru mencerminkan identitas bangsa. Pusat kota misalnya, didesain mengikuti bentuk tameng simbol Pancasila di dada Garuda. Kemudian, di tengahnya ada bidang berbentuk segi lima tempat tugu monumen Pancasila berdiri. Titik tengah itu berada segaris dengan lokasi Istana.
Usulan Ridwan Kamil dan Kritik soal Desain Ibu Kota Baru
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), yang juga seorang arsitek, sempat mengkritik desain awal ibu kota baru. Ia menilai lahan untuk ibu kota baru terlalu luas.
"Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya. Contohnya Brazil, itu Brasilia sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah, dan lain-lain. Myanmar juga sama sepi," kata Emil pada awal pekan ini.
Menurut dia, pengalaman Amerika Serikat saat memindahkan ibu kota negara itu ke Washington DC layak dicontoh Indonesia. Sebab, luas area kota Washington DC yang dihuni 700-an ribu orang hanya 17 ribu hektare. Artinya, kata dia, jika ibu kota baru akan dihuni 1 juta orang hanya butuh lahan sekitar 35 ribu hektare.
Namun, apabila lahan ibu kota baru seluas 200 ribu hektare, kata Emil, “Itu kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu."
Emil juga menyampaikan usulannya soal desain ibu kota baru itu saat menemui Jokowi di Istana Negara pada Rabu (28/8/2019). Dia mengaku menyarankan agar luas area ibu kota baru dikaji kembali.
"[...] Jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi. Karena di masa depan itu kota yang futuristik itu kota yang jalan kaki," ujar Emil di Istana Negara, Jakarta.
Emil berharap rancangan tata ruang ibu kota baru tidak mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi sehingga memungkinkan penduduknya bepergian untuk bekerja dengan berjalan kaki.
“Kalau kepepet baru naik public transport, dan terakhir baru naik mobil," ujarnya.
"Orang bisa jalan kaki, malam hari ramai, jam 17.00 kantor berhenti, kotanya masih hidup. Nah, jangan kejadian [seperti] dengan ibu kota-ibu kota baru yang lain, malam hari sepi, karena tidak ada tempat retail, orang rumahnya jauh-jauh," tambah Emil.
Sedangkan Manajer Kampanye Perkotaan, Tambang dan Energi Walhi, Dwi Sawung meragukan ibu kota baru akan benar-benar terbebas dari masalah yang dialami Jakarta.
Meski pemerintah mengklaim ibu kota baru di Kaltim akan memanfaatkan energi terbarukan dan didesain menjadi wilayah ramah lingkungan, ia menduga sumber listrik utama di sana tetap PLTU batu bara.
Apalagi, Sawung mencatat ada 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru.
"Jadi kalau kita bilang polusi udara [Jakarta] parah, ketika pindah ke sana, dia juga sedang merancang polusi udara yang sama dengan di Jakarta," kata Sawung.
Editor: Agung DH
