Indeks Yogyakarta

Masa kunjungan wisatawan di Yogyakarta masih rendah,  rata-rata kurang dari dua hari per wisatawan. Cyrillus Harinowo menyarankan agar dibangun infrastruktur atau atraksi tambahan yang lebih menarik di Yogyakarta agar wisatawan memilih tinggal lebih lama di Yogyakarta.

Kota Yogyakarta telah menetapkan kenaikan upah minimum kota (UMK) untuk tahun depan. Kenaikan UMK itu rencananya akan disosialisasikan pekan depan.

Program asuransi usaha tani padi yang digulirkan pemerintah pusat pada 2015 masih kurang diminati para petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai saat ini kelompok tani yang jadi peserta asuransi pertanian kurang lebih baru ada 100 kelompok tani.

Pemkot Yogyakarta terus meningkatkan layanan perpajakan, salah satunya melalui e-tax.

Kepergian pemilik Gudeg Legendaris di Yogyakarta, Djuhariah atau lebih terkenal dengan panggilan Yu Djum mengejutkan penggemar gudeg, utamanya warga Yogyakarta. Di Twiiter, Bondan Winarno menulis Yu Djum adalah seorang Streetfood Warrior.

Potensi ekonomi usaha kedai kopi di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai sebesar Rp350,4 miliar dalam setahun dari sebanyak 800 kedai kopi di seluruh Kota Pelajar ini.

Sutradara senior Garin Nugroho berharap ada sineas Papua yang membuat film yang bercerita tentang Yogyakarta. Ia tertarik dengan tafsir yang akan muncul lewat karya yang dihasilkan oleh orang dari luar Jawa itu. Ia pun yakin usaha tersebut akan memperkaya khasanah kebudayaan kontemporer, sebab wajah provinsi yang dijejali oleh banyak mahasiswa asal Papua itu akan tersaji dalam sudut pandang yang khas dan unik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengajukan kebutuhan 15.000 blanko kartu tanda penduduk elektronik untuk memenuhi permohonan dari masyarakat karena ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Yogyakarta kosong sejak awal Oktober.

Sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Yogyakarta dilarang menolak pengobatan dan perawatan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2016.

Warga di kawasan pesisir pantai selatan, Kecamatan Kretek, Bantul yang selama puluhan tahun telah menggarap lahan permukiman dan menjadi pengelola wisata pantai Cemoro Sewu akan digusur dengan adanya rencana penertiban restorasi gumuk pasir.

Jumlah mahasiswa di Yogyakarta diperkirakan mencapai 300 ribu orang, dan mayoritas diantaranya menggunakan telepon seluler dan internet untuk kebutuhan harian. Tingginya pengguna data internet tersebut dinilai mampu mendongkrak perekonomian di Kota Pelajar itu.

Kampung Panca Tertib berupaya menekan jumlah pelanggaran peraturan daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Yogyakarta sudah memiliki 11 Kampung Panca Tertib ini.

Karena drama-dramanya, Korea menjual wisata film. Karena The Hobbits dan Lord of The Rings, pariwisata Selandia Baru ikut maju. Di sini, gara-gara Rangga mengajak Cinta ke Gereja Ayam, jadilah tempat itu diburu banyak orang. Terima kasih, Rangga.

Pemerintah Kota Yogyakarta segera cabut 12 peraturan daerah yang terdiri dari dua perda baru dan 10 perda 1950-an karena sudah tidak sesuai.

Wahana Tri Tunggal (WTT) merupakan organisasi bentukan warga yang menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Mereka menolak dengan tiga alasan utama ekonomi, sejarah, dan sosial.

Soal patok mematok tanah yang melibatkan keraton, ini sebenarnya bukan hal baru di Yogyakarta. Jangan dilupakan, musabab perlawanan Diponegoro yang memicu Perang Jawa (1825-1830) tak lain karena patok mematok tanah.

Proses ganti rugi tanah warga untuk Bandara Internasional Kulonprogo hingga saat ini masih menyisakan banyak masalah. Mereka yang semula setuju akhirnya menarik diri karena simpang siur ketentuan. Padahal, banyak warga yang mengaku sudah bisa memahami perlunya pembangunan bandara.

Sejumlah warga masih menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Upaya sosialisasi dan pendekatan kepada warga belum membuahkan hasil signifikan. Para warga ini bersikeras tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya meski mengaku mendapatkan intimidasi.

Kajian bangunan kuno yang berpotensi berubah status menjadi cagar budaya ditargetkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bisa diselesaikan pada Desember 2016.

Batas maksimal penggunaan dana kampanye untuk Pilkada 2017 di Yogyakarta sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebesar Rp5,6 miliar yang terbagi dalam tujuh item penggunaan.