Indeks Wawancara Khusus

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming, UU TNI dan kondisi militer ramai diperbincangkan. Kami turut mengemasnya dalam wawancara khusus. Simak selengkapnya.

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir bicara mengenai teknologi nuklir, tantangan membangun PLTN pertama di RI, hingga urusan pengelolaan limbah radioaktif.

Mulai bicara tentang seni, customer pain, hingga pemerintahan yang dianggapnya selalu bergerak menuju transformasi digital.

Dalam Wawancara Khusus bersama Tirto, dr Piprim menceritakan mengenai bagaimana dirinya mengalami mutasi sepihak oleh Kementerian Kesehatan.

Lalu Hadrian Irfani membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pendidikan hingga olahraga di Indonesia saat ini. Simak selengkapnya.

"Di negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, seperti Kanada, setelah penghapusan hukuman mati, tingkat kriminalitasnya malah menurun."

Negara harus memberikan keamanan terhadap para seluruh media dan jurnalis bukan hanya kepada yang berpihak kepada pemerintah.

Reformasi Polri itu baru menyasar aspek struktural dan doktrin, aspek kultural masih jalan di tempat.

“Kelompok Islam harusnya menjadi motor penggerak utama gerakan, menjadi lokomotif perubahan.”

Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai dari one way, contraflow, hingga ganjil genap di sejumlah titik yang diprediksi akan terjadi kepadatan.

Pahala Nainggolan sangat percaya bahwa digitalisasi bisa menekan celah korupsi dan memperbaiki pelayanan publik.

Hampir 40 persen kasus perdata di kehakiman umum adalah masalah pertanahan. Itu sebabnya butuh pengadilan pertanahan.

Selain soal program kerja, Pramono juga menyinggung hubungannya dengan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Gerindra meyakini, Prabowo perlu memimpin Indonesia selama 10 tahun agar semua manfaat programnya dapat benar-benar terasa dampaknya.

Ombudsman butuh dukungan dari negara untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan.

Ketua KNTI menyebut pemagaran laut melanggar hukum dan merugikan nelayan yang hanya punya harapan pada laut.

Saifullah Yusuf buka-bukaan soal program yang tengah dilakukan oleh Kementerian Sosial dan hubungannya dengan Cak Imin. Simak selengkapnya.

Kata Ima, tim transisi tengah mempersiapkan agar Pram-Doel bisa segera merealisasikan janji kampanye setelah dilantik.

Negara harus menjamin akses pendidikan yang berkualitas, setara, berkeadilan bagi semua karena itu amanat konstitusi.

Menurut Titi, pasal presidential threshold 20 persen sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.