Indeks Wajar Tanpa Pengecualian

Dengan predikat WTP dari BPK, KPK menunjukkan konsistensi memberikan dorongan dan motivasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 

Para auditee yang tak ingin dicokok atau sekadar menyelamatkan muka, menyuap auditor BPK agar diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian. Korupsi kian memilin.

Untuk pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementan, auditor BPK mula-mula meminta 10 M, lalu naik jadi 12 M. Namun akhirnya hanya 5 M. 

Selain menyampaikan sederet prestasi, Ketua MA juga menerangkan sejumlah capaian kinerja tahun 2023, salah satunya bidang penataan regulasi.

Rekomendasi BPK itu ditanggapi serius oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.

BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Opini WTP diberikan karena Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK di tahun sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Anies mengatakan, sebagai seorang pengusaha, Sandi memiliki kapasitas untuk membenahi pengelolaan aset dan keuangan Pemprov yang bermasalah.

Laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Polri berharap mendapat penghargaan lebih.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi idaman bagi pemerintah di pusat maupun daerah. Namun, status opini yang baik tak otomatis berbanding lurus dengan tidak adanya  penyimpangan.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan.