Indeks Vaksin

DPR RI berpeluang membentuk panitia kerja (panja) untuk memacu kinerja pemerintah dan aparat kepolisian menyelesaikan kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ulang terhadap para korban vaksin palsu yang yang telah didata oleh Kementerian Kesehatan, Puskesmas, maupun Bareskrim.

Polri didesak untuk mengusut tuntas kasus vaksin palsu yang telah meresahkan dan merugikan masyarakat. Pelaku dihukum seberat-beratnya sedangkan pembelinya dikenakan sanksi pertanggungjawaban kepada pasien khususnya anak-anak.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (15/7/2016) menetapkan tiga dokter sebagai tersangka dalam kasus praktik peredaran vaksin palsu.

Selain membuka daftar nama rumah sakit, dalam rapat tersebut juga diumumkan nama oknum bidan dan klinik yang terlibat.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam dan Dinas Kesehatan memastikan Wilayah Provinsi Kepri bebas dari peredaran vaksin palsu.

Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu.

Salah satu cara antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus vaksin palsu adalah setiap fasilitas kesehatan dan pusat imunisasi pemerintah dan swasta harus memiliki prosedur dan fasilitas pengelolaan dan pengendalian limbah vaksin.

Kantor Berita Inggris Reuters, memberitakan perkembangan kasus tersebut. Dalam beritanya dijelaskan jika anggota parlemen Indonesia mendesak pemerintah untuk melansir rumah sakit dan klinik kesehatan yang disinyalir menggunakan vaksin palsu.

Gerakan anti-vaksin telah menurunkan angka imunisasi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Indonesia, wabah polio bahkan sempat kembali pada 2005.

WHO mengklaim bahwa metode-metode penghilangan nyamuk secara tradisional melalui penyemprotan terbukti tidak efektif dalam menghentikan persebaran virus Zika, sementara melepaskan nyamuk rekayasa genetika atau meradiasi serangga “perlu dievaluasi dengan ketelitian keras”.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Bengkulu, Nunung Trimulyanti, bahwa masyarakat tidak perlu cemas mengenai isu vaksin polio yang berasal dari babi karena Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa vaksin polio bebas kontaminasi dari hewan yang di haramkan oleh umat Islam tersebut.